SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat tancap gas menggalang potensi sektor kelautan dan perikanan sepanjang pekan ketiga Juli 2026. Pemprov Sulbar tidak hanya berfokus pada pembenahan tata kelola internal dan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga agresif menggaet dukungan anggaran pusat hingga jejaring riset internasional.
Rangkaian pergerakan strategis ini berpusat pada upaya menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan program prioritas nasional menjelang tahun anggaran 2027.
Di tingkat lokal, DKP Sulbar memfokuskan perhatian pada dua agenda mendasar yakni optimalisasi penerimaan daerah dan akuntabilitas anggaran. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP), Fachrul Odang, memimpin pembahasan evaluasi dan penetapan target PAD 2027.
Pada saat bersamaan, Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, menghadiri evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun berjalan. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Langkah DKP Sulbar juga merambah ranah akademik global. Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, tampil sebagai panelis dalam talk show “Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi” yang digelar di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam forum yang menghadirkan akademisi dan peneliti dari Indonesia serta Australia tersebut, Safaruddin memaparkan praktik baik pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan yang telah diterapkan di Sulawesi Barat, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset berbasis kebijakan (policy-driven research).
Puncak safari kerja DKP Sulbar berlangsung di Jakarta. Safaruddin bersama Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, mendampingi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam pertemuan khusus bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.
Usai audiensi bersama Menteri, tim DKP Sulbar bergerak menyambangi sejumlah direktorat jenderal di lingkungan KKP untuk menyerahkan berkas proposal teknis program prioritas 2027. Proposal tersebut mencakup Penguatan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta budidaya.
Peningkatan daya saing dan hilirisasi produk hasil laut, optimalisasi pengawasan sumber daya kelautan (PSDKP), pembangunan infrastruktur pesisir dan pemberdayaan ekonomi nelayan lokal.
Safaruddin menegaskan bahwa pendekatan multiporta mulai dari tingkat daerah, kementerian, hingga lembaga internasional merupakan langkah baik agar pembangunan sektor kelautan Sulbar tidak berjalan di tempat.
“Kami membangun komunikasi komprehensif di semua tingkatan. Muara dari seluruh dokumen, kerja sama, dan pengajuan anggaran ini adalah dampak nyata bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha di wilayah pesisir Sulbar,” ujar Safaruddin, Minggu, 26 Juli 2026.
(*/ad)
