SULBARONLINE.COM, Mamuju – Peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat tidak sekadar dirayakan sebagai ritual tahunan untuk mengenang sejarah pembentukan daerah. Peringatan ini ditegaskan menjadi panggung evaluasi kritis terhadap sejauh mana dampak pembangunan telah meresap dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), saat memimpin Upacara HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa, 22 September 2026.
SDK menggarisbawahi bahwa tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera” tak boleh kaku sebagai slogan di atas kertas. Ia menuntut tema tersebut diintegrasikan menjadi arah navigasi kerja pemerintah dalam mengawal setiap rupiah anggaran publik.
“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” tegas Suhardi dalam amanatnya di hadapan jajaran pejabat dan tokoh masyarakat.
Ia menekankan, prinsip berkarya menuntut hasil riil dari setiap kebijakan. Setiap alokasi APBD yang dibelanjakan wajib memiliki indikator penerima manfaat yang terukur serta berdampak nyata di lapangan.
Slogan dan angka statistik semata, menurut SDK, tak lagi cukup untuk menilai keberhasilan daerah.
“Seberapa jauh pembangunan telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi kompas kebijakan kita ke depan,” lugasnya
Membedah rekam jejak ekonomi daerah, Suhardi memaparkan lompatan signifikan PDRB per kapita Sulawesi Barat. Saat resmi berdiri pada 2004, PDRB per kapita Sulbar berada di angka Rp4,45 juta. Angka tersebut melambung tinggi hingga menyentuh kisaran Rp46,65 juta pada 2025.
Meski begitu, ia mengingatkan agar jajaran birokrasi tidak terbuai oleh angka-angka agregat tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan harus mampu mengubah kehidupan rakyat, menambah pendapatan, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk hidup layak,” ia menambahkan.
Sebagai wujud konkret intervensi fiskal, Pemprov Sulbar menaikkan alokasi anggaran infrastruktur meliputi peningkatan serta rehabilitasi jalan, jembatan, dan irigasi secara drastis dari Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.
Tak hanya sektor fisik, stimulus ekonomi juga dikucurkan ke sektor hulu. Pemprov menyalurkan bantuan sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan melampaui Rp34 miliar, disusul sokongan sarana prasarana UMKM sebesar Rp10 miliar.
Di sektor kesejahteraan sosial, data BPS per September 2025 mencatat persentase penduduk miskin di Sulbar berada pada level 10,18 persen atau setara 149,88 ribu jiwa. Kendati tren kemiskinan terus menunjukkan penurunan hingga berkisar di angka 10 persen, Suhardi menilai agenda pengentasan kemiskinan masih jauh dari kata selesai.
“Di balik angka itu, masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran negara. Tugas kita adalah memastikan mereka tidak sekadar keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas,” tuturnya.
Rangkaian program penanggulangan kemiskinan akan terus dipacu, mulai dari bantuan sosial, pendorongan unit usaha produktif (KUBE), bedah rumah tidak layak huni, hingga subsidi listrik murah.
Di sisi lain, pembangunan sumber daya manusia menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar 2025 sukses mencapai angka 71,16, atau tumbuh 0,70 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Guna memperkuat sektor kesehatan, Pemprov Sulbar menggelontorkan dana Rp31,82 miliar untuk pemenuhan cakupan kesehatan universal (UHC), penanganan stunting, pemenuhan gizi, hingga pemenuhan dokter spesialis.
Sementara pada sektor pendidikan, porsi penerima beasiswa melonjak tajam dari 561 penerima pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026 dengan total anggaran menembus Rp7 miliar. Pemprov juga mencatat keberhasilan mengembalikan lebih dari 3.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mengecap kembali pendidikan formal dari total angka 37 ribu anak.
Dilihat dari indikator ketimpangan pendapatan, Gini Ratio Sulbar per Maret 2026 tercatat sebesar 0,314 jauh lebih baik dibanding ratas nasional yang berada di angka 0,368. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Mei 2026 berada di level 2,8 persen. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemprov meluncurkan program padat karya di 334 titik senilai Rp50,94 miliar yang menyerap 7.900 tenaga kerja.
SDK juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan yang dihadapi Sulbar dalam dua dekade terakhir mulai dari rentetan bencana alam, gempa bumi, banjir, hingga dinamika ekonomi harus direspons dengan sinergitas lintas sektoral tanpa batas birokrasi.
Ia meminta institusi vertikal, akademisi, dunia usaha, hingga pers untuk saling menopang. Secara khusus, ia mengapresiasi peran media dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kepada insan pers, teruslah menyampaikan informasi akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen. Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka, dan memperbaiki kekurangan,” katanya.
Upacara peringatan HUT ke-22 Sulbar tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulbar periode 2017–2022 Andi Ali Baal Masdar, Konsul Jenderal Australia Sanci Davis, Pangdam XXIII/Palakka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parhulutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pimpinan DPRD, serta jajaran Forkopimda dan tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar.
(*/an)
