SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membedah potret perekonomian dan realisasi Program Strategis Nasional (PSN) dalam Rapat Kerja Pimpinan (Rapim) Semester I Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Juni 2026. Forum evaluasi ini mengungkap dinamika pertumbuhan makro ekonomi daerah yang masih membentur sejumlah tantangan struktural, mulai dari akurasi data hingga rantai pasok komoditas.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), memaparkan bahwa kinerja makro ekonomi daerah sebenarnya menunjukkan tren positif. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Sulbar tercatat tumbuh sebesar 5,33 persen. Meski demikian, realisasi ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah daerah.
“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen, sedangkan target kita berada di angka 6 persen. Masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target tersebut,” ujar Suhardi Duka saat mengevaluasi capaian kinerja makro di hadapan para kepala daerah se-Sulbar.
Efek Pengganda Program Makan Gratis Belum Dinikmati Petani Lokal
Salah satu sorotan tajam dalam evaluasi ekonomi ini mengarah pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kuantitas, program ini bergerak progresif dengan terbentuknya 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, serta telah melibatkan ratusan pemasok.
Namun, dari kacamata ekonomi daerah, program ini belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang optimal bagi ekosistem domestik. Lonjakan permintaan pangan yang dipicu oleh program MBG justru memicu kebocoran ekonomi (economic leakage) karena sebagian besar bahan baku masih dipasok dari luar Sulbar.
Gubernur SDK menyayangkan rantai nilai ekonomi (value chain) yang terbentuk belum mengakar kuat di daerah. Akibatnya, perputaran uang dari proyek bernilai jumbo ini belum sepenuhnya merembes ke kantong para pelaku usaha, peternak, dan petani lokal.
Selain masalah rantai pasok pangan, lambatnya laju hilirisasi komoditas unggulan menjadi catatan merah dalam Rapim tersebut. Sulbar dinilai masih terjebak sebagai daerah penyedia bahan mentah.
Pada sektor kelapa sawit, produk turunan yang dihasilkan di dalam daerah masih sangat terbatas. Sementara sektor kakao dan kopi, mayoritas hasil panen langsung dilempar ke pasar luar daerah dalam bentuk bahan mentah tanpa sentuhan industrialisasi yang memberi nilai tambah ekonomi.
Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal dan anggaran daerah terbukti mulai memangkas sejumlah agenda. Imbas defisit anggaran ini, Pemprov Sulbar terpaksa membatalkan pendanaan untuk agenda budaya dan maritim tahunan, Sandeq Silumba 2026.
Penyelenggaraan festival perahu latih legendaris berskala provinsi itu ditiadakan tahun ini dan dialihkan menjadi agenda lokal dengan pendanaan mandiri dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Menutup evaluasi ekonominya, SDK menegaskan bahwa akselerasi belanja pemerintah dan program pengentasan kemiskinan ekstrem terhambat oleh masalah klasik yakni ketiadaan data tunggal yang mutakhir.
Sengkarut data pada program padat modal seperti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), jaminan kesehatan (JKN), stunting, hingga bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membuat alokasi anggaran negara rawan tidak tepat sasaran. Guna memitigasi risiko tersebut, Pemprov Sulbar menyatakan akan memperketat pengawasan fiskal dan merestrukturisasi koordinasi lintas sektor.
(*/ad)
