SULBARONLINE.COM, Jakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memacu akselerasi sektor kelautan dan perikanan melalui jalur diplomasi ke tingkat pusat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyerahkan dokumen proposal teknis secara langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.
Langkah memboyong program pusat ini merupakan komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Suhardi Duka dan Sekprov Junda Maulana untuk mewujudkan visi daerah “Panca Daya”. Strategi ini difokuskan untuk memperkuat daya saing ekonomi berbasis potensi lokal serta mendongkrak kesejahteraan warga pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar turut didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar Safaruddin, Kabid PSDKP Irwan Latif, Asisten II Sulbar, serta Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad.
Melalui proposal teknis yang diserahkan, DKP Sulbar membedah sejumlah persoalan yang selama ini menahan laju sektor perikanan daerah. Beberapa di antaranya adalah minimnya infrastruktur rantai dingin (cold chain), produktivitas budidaya yang belum optimal, hingga ancaman abrasi di Kepulauan Balabalakang.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulbar menawarkan paket solusi terintegrasi, mulai dari penataan kawasan konservasi, pembangunan sentra pengolahan perikanan, hingga penguatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
“Kami membawa sejumlah program prioritas agar pengelolaan sumber daya laut Sulbar tidak hanya berfokus pada hasil tangkap, tetapi juga perlindungan ekosistem dan pengembangan ekonomi biru (blue economy),” terang Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, usai mendampingi Gubernur.
Audience bersama Menteri KKP tersebut mengerucut pada empat fokus pembahasan program nasional yang dinilai sangat relevan bagi wilayah Sulbar.
Pertama, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan menjadi pusat perputaran ekonomi baru di kawasan pesisir. Kedua, budidaya Ikan darat Tematik (Mini RAS) direncanakan untuk pengembangan kawasan budidaya berbasis desa dan masyarakat.
Ketiga, revitalisasi tambak untuk mendorong produktivitas tambak rakyat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Majene. Keempat modernisasi armada kapal untuk peralihan unit kapal perikanan nasional ke spesifikasi yang ramah lingkungan.
Gebrakan Pasca-Pertemuan Incar 1.000 Titik Budidaya di 2027
Tak berhenti di meja audiensi, DKP Sulbar langsung bergerak cepat menggelar maraton koordinasi dengan jajaran direktorat teknis KKP.
Dalam pertemuan dengan Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana, Sulbar diminta memaksimalkan usulan Kampung Nelayan Merah Putih beserta bantuan sarana pendukung seperti freezer, cold box, dan bimbingan teknis pengolahan.
Sementara itu, dari ranah perikanan tangkap, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Mochamad Idnillah, mengungkapkan arah kebijakan baru pemerintah nasional yang mulai meninggalkan material kapal berbahan fiber
“Penggunaan bahan baku fiber memberi dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang, sehingga kita perlu beralih ke material baja yang lebih ramah lingkungan,” ujar Idnillah.
Untuk mendapatkan alokasi kapal baja ini, daerah diminta menyiapkan kelembagaan nelayan yang solid, kesiapan ABK, serta kepastian off-taker (penyerap hasil tangkap).
Adapun di sektor budidaya air tawar, DKP Sulbar merespons ruang kerja sama yang dibuka KKP dengan menyiapkan langkah besar.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, DKP Sulbar bergerak menyiapkan sedikitnya 1.000 titik lokasi budidaya tematik sebagai usulan program prioritas untuk tahun 2027,” kata Safaruddin menegaskan.
Lokasi-lokasi ini dipastikan bebas dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan kawasan hutan lindung agar proses verifikasi berjalan lancar.
(*/ad)
