SULBARONLINE.COM, Mamuju — Arus deras globalisasi dan digitalisasi yang tak terbendung kini mulai mengikis pemahaman mendasar tentang fondasi bernegara. Di tengah kekhawatiran lunturnya idealisme kebangsaan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Barat (Sulbar), H. Almalik Pababari, kembali turun gunung menemui konstituennya guna memperkuat kembali ingatan kolektif warga atas pilar-pilar penting bernegara.
Langkah konkret ini melalui agenda Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI yang digelar di Lingkungan Gentungan, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Pertemuan tatap muka yang dimulai pukul 15.00 WITA hingga selesai tersebut dihadiri oleh warga yang terdiri tokoh masyarakat, tokoh agama, serta generasi muda setempat yang memadati lokasi acara.
Dalam pemaparannya, Almalik Pababari secara blak-blakan menyoroti fenomena memprihatinkan yang terekam lewat berbagai survei nasional belakangan ini. Mantan Bupati Mamuju periode 1999–2004 tersebut mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsensus dasar negara—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah berada pada level yang cukup mengkhawatirkan.
“Kita tidak boleh menutup mata. Survei menunjukkan semangat dan pemahaman terhadap empat pilar ini mulai pudar di tengah masyarakat kita,” ujar Almalik di hadapan warga Bebanga. Pria yang akrab disapa Uwe tersebut menambahkan, degradasi pemahaman ini tidak hanya melanda kelompok masyarakat biasa, melainkan juga sudah merambah ke sebagian aparatur sipil negara di kota-kota besar.
Bagi Almalik, Pudarnya ingatan terhadap dasar negara merupakan ancaman laten yang berpotensi melahirkan polarisasi sosial dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, ia menilai program penguatan wawasan kebangsaan yang intensif ini bukan sekadar rutinitas parlemen, melainkan sebuah instrumen vital yang mendesak untuk menjaga kedaulatan psikologis bangsa, terutama di wilayah-wilayah penyangga seperti Kalukku.
Di sela-sela dialog interaktif, legislator senior yang telah delapan kali terpilih dalam pemilu legislatif dan kepala daerah ini, merinci satu per satu anatomi fungsi dari empat konsensus nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa Pancasila wajib diposisikan sebagai pandangan hidup konkret, UUD 1945 sebagai koridor hukum tertinggi, NKRI sebagai wujud final teritorial, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat kemajemukan sosial.
“Generasi muda kita hari ini, jangankan mendalami nilainya, menghafal urutan Pancasila saja terkadang masih ada yang keliru,” kata Almalik, membedah realitas sosiologis saat ini.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan era lampau di mana doktrinasi ideologi dilakukan secara terstruktur, dan ia sendiri sempat bertindak sebagai salah satu penatar materi pengamalan dasar negara.
Meski demikian, politikus senior ini mengingatkan warga Kelurahan Bebanga bahwa pendekatan di era modern tidak bisa lagi menggunakan metode indoktrinasi yang kaku. Implementasi nilai-nilai kebangsaan di abad ke-21 harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti merawat tradisi gotong royong, menjaga keharmonisan antarumat beragama, serta bijak dalam menyaring informasi di media sosial.
Pertemuan di Kelurahan Bebanga ini berlangsung cukup dinamis dengan munculnya berbagai aspirasi dan kekhawatiran dari warga setempat. Perwakilan tokoh pemuda Kalukku yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengamini pernyataan senator mereka, dan menitipkan harapan agar pemerintah lebih kreatif dalam membumikan wawasan kebangsaan lewat platform digital yang dekat dengan keseharian milenial dan Gen Z.
Merespons masukan tersebut, Almalik berkomitmen untuk terus menyuarakan pentingnya pembaruan metode edukasi ideologi di tingkat pusat, sekaligus berjanji akan konsisten memanfaatkan sisa masa jabatannya di DPD RI periode 2024–2029 untuk rutin turun ke pelosok daerah pemilihan di Sulbar guna mengawal program serupa.
Sebagai penutup agenda yang berakhir menjelang petang itu, Almalik Pababari berpesan kepada seluruh masyarakat Bebanga agar senantiasa merawat ikatan persaudaraan dan menjadikan keberagaman lokal sebagai kekuatan, bukan sebagai pemecah belah. “Keberagaman yang kita miliki di Sulawesi Barat ini adalah karunia besar yang wajib kita rawat demi kokohnya tiang-tiang penopang republik ini,” pungkasnya.
(ad/ad)
