SULBARONLINE.COM, Makassar — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM, memaparkan langkah strategis pemprov untuk menghentikan “kebocoran ekonomi” di sektor rumput laut. Strategi tersebut dibawakan dalam forum internasional Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 20–23 Juli 2026.
Langkah Safaruddin ini mengantongi dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana. Kehadirannya dipandang sebagai dorongan nyata untuk memperkuat tata kelola pesisir serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Dalam forum tahunan bertajuk “Coastal Communities Sulawesi: Science, Policy and Action” tersebut, Safaruddin membeberkan makalah bertajuk “Strategi Transformasi Industri Rumput Laut Sulawesi Barat 2026”. Ia menyoroti fakta bahwa sekitar 80 persen hasil produksi rumput laut Sulawesi Barat hingga kini masih terlempar keluar dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan.
“Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Kita harus beralih menuju ekonomi sirkular agar nilai tambah industri ini benar-benar dinikmati oleh 23.000 rumah tangga pembudidaya kita yang selama ini menjadi garda terdepan pengentasan kemiskinan,” tegas Safaruddin.
Padahal, menurut Safaruddin, margin keuntungan di tingkat pabrik ekstraksi atau pengolahan hilir mampu melonjak hingga 500 persen dibanding sekadar menjual bahan mentah. Di sisi lain, dari total potensi lahan budidaya rumput laut di Sulawesi Barat seluas 5.706 hektare, pemanfaatannya saat ini baru menyentuh angka 34,19 persen atau sekitar 1.951 hektare.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, DKP Sulawesi Barat menyiapkan serangkaian akselerasi berbasis teknologi digital dan prinsip sirkular. Langkah utama yang ditawarkan mencakup pemanfaatan integrasi citra satelit PlanetScope dan pesawat nirawak (drone) untuk memantau kondisi oseanografi dan pemetaan lahan secara presisi.
Pengolahan limbah rumput laut menjadi pupuk organik biostimulan serta pemanfaatan rumput laut mutu rendah sebagai bahan baku bioplastik ramah lingkungan serta penataan tata ruang wilayah pesisir (RZWP3K) berbasis riset mutakhir dan fasilitasi sistem resi gudang demi meningkatkan posisi tawar pembudidaya di tingkat pasar.
Berdasarkan agenda kegiatan, Safaruddin dijadwalkan mengisi Panel Expert Talk Show bertema “Industri Rumput Laut Berkelanjutan” pada Selasa, 21 Juli 2026. Selain itu, ia juga akan bergabung dalam Research Advisory Panel Meeting untuk menentukan arah kebijakan riset PAIR ke depan, serta menjadi discussant pada Science to Policy Forum guna merumuskan ringkasan kebijakan (policy brief) ekonomi sirkular.
Sebagai informasi, Program PAIR Sulawesi merupakan kemitraan riset bilateral yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui DFAT serta Pemerintah Indonesia via Kemendiktisaintek dan LPDP. Melibatkan 180 peneliti dari 19 perguruan tinggi, forum ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan berbasis data yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir Sulawesi Barat.
(*/ad)
