SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menargetkan pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui percepatan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka ini berfokus mengatasi persoalan klasik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran akibat ketidakakuratan penetapan status desil warga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa penataan ulang klasifikasi desil menjadi poin krusial dalam program integrasi data nasional ini.
“Salah satu persoalan utama penyaluran bantuan sosial selama ini adalah akurasi data desil masyarakat. Melalui digitalisasi Perlinsos, penetapan kategori desil tidak lagi diperkirakan secara manual, melainkan diintegrasikan langsung menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai simpul utama,” ujar Ridwan.
Ridwan menjelaskan, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal akan memangkas potensi pencatatan ganda. Lebih dari itu, sistem ini dirancang untuk menyilangkan data kependudukan warga dengan berbagai pangkalan data sektoral lain seperti penggunaan daya listrik PLN, kepemilikan aset pertanahan, hingga kepemilikan kendaraan bermotor.
Melalui penarikan data lintas sektoral tersebut, kelas atau desil ekonomi warga akan dihitung ulang secara otomatis oleh algoritma sistem. Hal ini dinilai mampu menekan intervensi manusia atau prasangka petugas pendata di lapangan.
“Yang mengubah status desil itu sistem. Sistemnya otomatis menilai berdasarkan integrasi data yang masuk. Jika data aset dan kependudukannya lengkap, penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat jadi jauh lebih objektif, rapi, dan tepat sasaran,” kata Ridwan.
Dengan skema tersebut, masyarakat yang selama ini masuk dalam desil bawah tetapi memiliki catatan aset tertentu atau sebaliknya berpotensi mengalami pergeseran kategori desil secara akurat setelah pemutakhiran data selesai.
Program digitalisasi dan pemutakhiran data desil Perlinsos ini merupakan kelanjutan dari uji coba (piloting) nasional. Setelah tahap awal diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, piloting tahap kedua kini digulirkan di 43 daerah, termasuk Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Sulbar.
Di Polman, rekapitulasi pendataan desil warga telah mencapai 27 persen dari target. Tahapan berikutnya akan segera merambah Kabupaten Mamuju dan Majene, disusul tiga kabupaten lainnya pada Oktober mendatang. Secara kumulatif, Pemprov Sulbar mengemban target pendataan 450 ribu kepala keluarga (KK) hingga Desember 2026. Namun, hingga saat ini realisasi tingkat provinsi baru menyentuh angka 9 persen.
“Target Desember harus tuntas 450 ribu KK untuk skala Sulbar. Meskipun patokannya berbasis KK, penginputan dan verifikasi indikator desil tetap dilakukan per individu anggota keluarga,” tutur Ridwan.
Untuk mengejar ketertinggalan target pendataan desil tersebut, Pemprov Sulbar tidak hanya mengandalkan dinas sosial. Pemerintah memanggil partisipasi publik untuk mendaftar sebagai agen pendata Perlinsos lewat aplikasi khusus.
Masyarakat umum, pemuda sadar teknologi, hingga warga yang biasa menggunakan ponsel pintar dapat memverifikasi warga di lingkungan sekitar, warung, maupun pusat keramaian tanpa khawatir data bentrok, sebab NIK akan langsung memblokir duplikasi.
Gubernur Suhardi Duka juga menginstruksikan langkah ekstra guna menggenjot cakupan data desil ini. “Pak Gubernur menegaskan seluruh ASN akan didorong menjadi agen pendataan, termasuk mengikutsertakan Babinsa di lapangan,” kata Ridwan.
Sosialisasi masif pendaftaran agen akan segera digelar demi memastikan seluruh warga Sulbar masuk dalam peta desil kependudukan yang presisi akhir tahun ini.
(*/an)
