SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Pengaduan Aplikasi LAPOR se-Provinsi Sulbar di Kantor Gubernur, Senin (6/7/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel melalui pengelolaan aduan masyarakat yang lebih cepat dan tepat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten III Setda Sulbar, Habibi Azis. Turut hadir secara fisik Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar Fajar Siddiq dan Kepala DiskominfoSS Sulbar. Sementara itu, perwakilan dari Kemendagri dan Kemenpan-RB turut bergabung secara virtual sebagai narasumber.
Adapun target utama dari bimtek ini adalah para pejabat administrator serta admin penghubung aplikasi LAPOR dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Asisten III Setda Sulbar Habibi Azis menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan agenda ini. Menurutnya, reformasi birokrasi sudah sepatutnya diarahkan untuk membangun sistem yang lebih bersih, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Dalam konteks ini, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR memegang posisi yang sangat strategis.
“SP4N LAPOR menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masukan tersebut tidak akan berarti tanpa adanya tindak lanjut dan evaluasi berkala untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Habibi.
Di sisi lain, Habibi juga menyoroti total aduan di wilayah Sulbar yang sejauh ini baru tercatat sebanyak 12 laporan. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah 10 laporan telah selesai ditangani dan 2 laporan lainnya masih dalam proses.
Menurut Habibi, angka partisipasi ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Ia pun mewanti-wanti para admin di setiap instansi untuk tidak mengabaikan laporan yang masuk.
“Makanya penting admin layanan pengaduan di setiap instansi menindaklanjuti aduan masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan ke masyarakat. Sebaliknya, kalau lambat atau tidak ditindaklanjuti, maka kepercayaan publik kita ini menurun,” tegas Habibi.
Lebih lanjut, ia mendorong agar keberadaan aplikasi ini bisa diketahui secara luas oleh publik. Habibi meminta para admin dan instansi terkait untuk memberikan perhatian serius, serta gencar melakukan edukasi demi meningkatkan literasi masyarakat mengenai cara kerja SP4N LAPOR.
Sementara itu, Kepala Bidang KPM DiskominfoSS Sulbar, Dian Afrianty menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari implementasi reformasi kebijakan publik yang sejalan dengan visi-misi gubernur. Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
“Melalui penyamaan persepsi dan peningkatan kompetensi para admin penghubung ini, diharapkan proses disposisi dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat di Sulbar bisa berjalan jauh lebih cepat dari sebelumnya,” pungkas Dian.
(*/ad)
