Tangani Dampak Covid-19, Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Sembako

SULBARONLINE.COM, Mamuju – Situasi dan kondisi ekonomi warga Sulawesi Barat saat ini semakin memprihatinkan di masa-masa pandemi Covid-19 ini.

Untuk menangani dampak tersebut, Pemprov Sulbar menyalurkan bantuan sembako mulai Selasa, 21 April 2020.

Hal tersebut disampaikan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM), melalui Video Conference (VC) pada rapat terbatas bersama Forkopimda dan para bupati se Sulbar, Senin 20 April 2020, yang berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.

“Insya Allah mulai besok (Hari ini, 21 April ) bantuan sembako sudah disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju,” kata Ali Baal.

Kemudian, lanjut Ali Baal, pada bulan ini juga, penyaluran bantuan sembako akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di kabupaten se Sulbar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial.

“Pemkab bisa menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen dan itu dipakai selama tiga bulan kedepan,” tutur Ali Baal.

Selanjutnya, kata dia, pada bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan diturunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar.

“Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak diberikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur-angsur agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik,” tegas Ali Baal

Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta para bupati se Sulbar untuk menghimbau masyarakat untuk sabar menunggu dan tidak usah khawatir.

“Tidak usah khawatir semua kabupaten se-Sulbar akan dapat, jadi tolong dihimbau masyarakat untuk bisa sabar,” ucap Ali Baal

Mantan Bupati Polman ini juga meminta, kepada Kajati, BPK dan DPRD Sulbar, dan APIP untuk bersama -sama mengawal proses penyaluran bantuan tersebut agar berjalan dengan baik.

Terkait adanya kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di kabupaten, Ali Baal menyatakan, hal tersebut akan segera dipenuhi sesuai dengan permintaan dari setiap kabupaten.

Sedangkan, mengenai realokasi dan refocusing anggaran, Ali Baal juga menghimbau, agar kabupaten segera menyelesaikan hal tersebut, sesuai batas akhir yang ditetapkan Mendagri.