SULBARONLINE.COM, Pasangkayu — Program bantuan perumahan Stimulan di wilayah Kelurahan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), menuai sorotan. Program yang digadang-gadang mampu mengentaskan masalah hunian layak ini dinilai belum berjalan optimal dan gagal mengakomodasi warga yang benar-benar membutuhkan.
Sejumlah warga yang telah menanti realisasi janji bantuan selama puluhan tahun kini dirundung kekecewaan mendalam. Meski pendataan dan survei oleh tim teknis terus berulang kali dilakukan setiap tahun, kepastian kapan bantuan tersebut akan dicairkan tak kunjung menemui titik terang.
Rutinitas Survei Tanpa Realisasi
Keluhan salah satunya datang dari seorang orang tua yang anaknya masuk dalam daftar calon penerima bantuan. Menurutnya, janji manis ini sudah diembuskan sejak masa jabatan Lurah Nadris hingga kepemimpinan lurah saat ini. Namun, intervensi dari Tim Perumahan Rakyat dinilai hanya sebatas formalitas di atas kertas.
“Setiap tahun mereka hanya datang mengambil data dan dokumentasi foto. Setelah itu hilang, tidak ada tanggapan positif maupun tindak lanjut nyata yang kami rasakan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketidakjelasan ini kian memuncak saat tim survei kembali turun ke lapangan baru-baru ini. Sejumlah warga sempat mempertanyakan transparansi penentuan objek survei kepada Kepala Lingkungan setempat karena ada rumah calon penerima yang justru terlewatkan.
Merespons hal tersebut, Kepala Lingkungan berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui jadwal pasti tim teknis. “Pak Dusun, kita tahu kalau ada tim survei, kenapa rumah anak saya belum disurvei? Kalau bukan kita yang tanya, tidak akan diberi tahu. Kalau saya tahu sebelumnya, saya yang antar dan dampingi tim ke rumahnya,” tutur Kepala Lingkungan menirukan percakapan di lapangan.
Di sisi lain, Lurah Baras memberikan penjelasan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Senin pagi. Ia berkilah bahwa wilayah yang disurvei saat ini merupakan proyek percontohan.
“Pak Dusun memang tahu semuanya. Memang wilayah ini didahulukan sebagai tempat percobaan dan contoh pelaksanaan program,” dalih Lurah Baras secara tertulis.
Anomali Data: Warga Baru Didahulukan, Antrean Puluhan Tahun Terabaikan
Sengkarut penyaluran bantuan ini juga memantik reaksi dari Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) DPW Pasangkayu, A. Ansar. Ironisnya, Ansar sendiri merupakan salah satu warga yang namanya sudah mandek di daftar tunggu selama puluhan tahun.
Informasi dari internal kantor kelurahan mengungkapkan, saat tim dari Dinas Perumahan Rakyat turun melakukan verifikasi lapangan yang didampingi langsung oleh Lurah, nama Ansar secara misterius belum tercantum dalam daftar pemeriksaan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya bias dalam pengelolaan data dan penentuan skala prioritas.
“Mestinya ada kejelasan. Di wilayah Bambaloka saja ada dua rumah yang sekaligus mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang baru didata namanya sudah langsung tercantum. Sementara yang sudah menunggu bertahun-tahun justru belum mendapatkan kelonggaran atau kepastian,” ungkap salah seorang staf kelurahan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sebagai representasi jurnalis sekaligus warga terdampak, A. Ansar melayangkan desakan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Ia meminta agar sistem pendataan dan penyaluran bantuan Stimulan dirombak total agar berjalan transparan dan akuntabel sesuai regulasi pemerintah pusat.
“Jangan sampai program yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan di bawah. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh dari bupati agar janji yang sudah berkarat puluhan tahun ini segera diwujudkan,” tegas Ansar.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pasangkayu belum memberikan tanggapan resmi maupun rincian teknis mengenai karut-marut mekanisme penentuan penerima bantuan tersebut.
(*/ad)
