SULBARONLINE.COM, Mamuju — Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sulawesi Barat, dan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (29/06/2026).
Massa terdiri dari sejumlah aktivis, para relawan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mamuju, serta sejumlah perwakilan masyarakat.
Mereka mulai berkumpul di kawasan Landscape Mamuju. Kemudian melakukan long march sambil membawa spanduk menuju gedung DPRD Sulbar.
Mereka menyuarakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Saat di DPRD Sulbar, mereka berorasi secara bergantian, dan menegaskan bahwa Program MBG telah memberikan dampak positif, baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Mereka juga mendorong adanya penguatan sistem pengawasan serta tata kelola program agar manfaatnya lebih maksimal.
Setelah di DPRD Sulbar, massa kemudian bertolak ke Kantor Gunernur Sulawesi Barat. Di sana, massa aksi diterima oleh Asisten III Pemprov Sulbar, Amir Dado dan Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir.
Pemprov pun memberikan dukungan keberlanjutan Program MBG dengan membubuhkan tandatangan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rara Calista, menegaskan program MBG telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya dalam pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak warga, termasuk kaum perempuan.
“Hari ini kami hadir bukan untuk meminta belas kasihan. Kami juga tidak hadir untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Kami hadir untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan membuka mata dan melihat betapa besar dampak Program MBG bagi masyarakat Sulbar. Kami hadir membawa data, membawa harapan, dan membawa aspirasi ribuan masyarakat Sulawesi Barat yang merasakan manfaat program ini,” jelas Rara.
Menurutnya, jika ditemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan Program MBG, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap tata kelolanya, bukan menghentikan program yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Ada begitu banyak manfaatnya. Anak-anak dapat gizi, petani, pedagang, UMKM, tenaga kerja semakin berkurang, ekonomi tumbuh. Berapa banyak uang yang turun ke daerah kita dengan adanya program ini, hingga triliunan rupiah pertahun,” ujarnya.
