SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memacu proyek strategis nasional di sektor pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Rangas, Kabupaten Mamuju, pada Jumat, 26 Juni 2026.
Peninjauan ini didampingi oleh Asisten I Setda Sulbar beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini merupakan tindak lanjut konkret dari hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait percepatan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah Sulbar.
Instruksi Mensos dan Target Tahun Ajaran Baru
Junda Maulana mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, Pemprov Sulbar diminta langsung oleh Menteri Sosial untuk mengawal ketat proyek ini.
“Kami diminta oleh Bapak Menteri untuk melakukan pemantauan dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar,” ujar Junda di sela-sela peninjauannya.
Dari dua titik Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di Sulawesi Barat, lokasi di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren positif dengan progres fisik yang kini telah menyentuh angka 70 persen.
Pemerintah sendiri telah menyusun timeline ketat menjelang tahun ajaran baru, 1–5 Juli 2026 finalisasi dan pengetatan kesiapan fisik bangunan, 5–10 Juli 2026 mobilisasi guru dan tenaga kependidikan, 10–13 Juli 2026 siswa mulai masuk dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
Meski mengejar target tayang pada tahun ajaran baru, Junda Maulana memberikan catatan keras kepada pelaksana proyek. Ia menegaskan agar aspek keselamatan tidak dikorbankan demi mengejar tenggat waktu.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak sudah masuk sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung, karena itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Keselamatan siswa tetap menjadi prioritas,” tegas Junda.
Untuk menyiasati hal tersebut, fokus pengerjaan saat ini diarahkan pada fasilitas vital terlebih dahulu, yakni asrama dan ruang belajar. Asrama ini nantinya diproyeksikan mampu menampung 30 siswa jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa jenjang SMA, fasilitas tempat tinggal untuk guru dan tenaga kependidikan.
“Fasilitas pendukung lainnya bisa diselesaikan secara bertahap, asalkan aktivitas tukang nantinya tidak mengganggu kawasan yang sudah ditempati oleh peserta didik,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat ini digadang-gadang akan menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan di Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar menyatakan dukungannya secara penuh karena program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini kesulitan mengakses bangku sekolah.
Menariknya, seluruh biaya hidup dan fasilitas di Sekolah Rakyat ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. “Mulai dari tempat tinggal, konsumsi, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan, semuanya gratis dan dijamin oleh negara,” jelas Junda.
Menutup keterangannya, Junda memastikan bahwa atas arahan Gubernur Suhardi Duka, seluruh jajaran OPD diminta bersikap proaktif dan menjaga koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat.
Jika ditemukan kendala teknis di lapangan, Pemprov Sulbar akan segera mengomunikasikannya ke Kementerian Sosial agar mendapat penanganan cepat, sehingga proses belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu.
(*/ad)
