SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju mengungkap praktik pertambangan emas tanpa izin (illegal mining) di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Mapolresta Mamuju pada Kamis, 19 November 2026.
Operasi penegakan hukum itu bermula dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan polisi sejak sepekan sebelumnya hingga naik ke tahap penyidikan. Dari hasil penindakan di lapangan, aparat menemukan aktivitas tambang emas ilegal di tiga lokasi berbeda yang seluruhnya menggunakan alat berat jenis ekskavator.
Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Ferdyan Indra Fahmi menyatakan pengungkapan di Kalumpang membutuhkan upaya ekstra karena kondisi geografisnya yang terjal dan berbukit.
Lokasi penambangan tidak dapat dijangkau dengan transportasi biasa sehingga petugas harus menembus medan sulit untuk mengamankan para pelaku beserta barang bukti.
“Memang tidak mudah karena kondisi geografis yang ada di Kecamatan Kalumpang itu tidak mudah dijangkau oleh transportasi biasa, sehingga membutuhkan usaha yang betul-betul untuk masuk ke dalam lokasi yang cukup sulit medannya,” kata Ferdyan dalam konferensi pers.
Tempat kejadian perkara (TKP) pertama berada di Dusun Pongo, Desa Makaliki, Kecamatan Kalumpang, dengan aktivitas tambang yang telah berjalan hampir satu bulan.
Di lokasi ini, polisi menyita satu unit ekskavator merek Zoomlion, mesin penyedot dan pompa air, perangkat selang, serta alat pemisah pasir dan emas atau palong.
Petugas juga mengamankan enam pekerja lapangan berinisial ASR, RVN, AN, MSR, EDG, dan AN, beserta seorang pemodal sekaligus penanggung jawab berinisial YY (28) asal Kalumpang.
“Kami juga menyasar terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal ini yang memang sebagai pemodal, sehingga dia mampu membawa alat berat dan membiayai semua operasional penambangan,” ujar Ferdyan.
Penindakan berlanjut ke TKP kedua di Desa Kondobulo, Kecamatan Kalumpang, tempat petugas mengamankan satu unit ekskavator yang baru beberapa hari membuka dan menyiapkan lahan tambang.
Di titik ini, polisi memeriksa pemilik lahan berinisial VG yang bekerja sama dengan skema bagi hasil bersama pemilik alat berat berinisial ARS (34) asal Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan.
Sementara itu, pada TKP ketiga di sekitar Sungai Libutang, Dusun Pantanggungan, Desa Limbong, aktivitas penambangan tercatat sudah berlangsung lebih dari satu bulan hingga mendekati dua bulan.
Polisi menyita satu unit ekskavator merek SCMG, tenda atau camp pekerja, serta peralatan pendukung penyaring emas, sekaligus memeriksa pemilik lahan berinisial SPR dan BZ serta pemilik alat berat berinisial HBL (40) asal Kabupaten Mamasa.
Atas perbuatannya, para pihak yang terlibat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat pembukaan lahan serta pencemaran solar dan oli.
Penyidik juga menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena alat berat dan mesin tambang terindikasi menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal.
Selain itu, polisi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk mencocokkan titik koordinat lokasi tambang guna memastikan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan bahwa TKP ini berpotensi masuk ke areal kawasan hutan lindung, dan ini akan kami terapkan juga Undang-Undang Kehutanan,” ucap Ferdyan.
Di luar penindakan terhadap penggunaan alat berat, Polresta Mamuju turut menyoroti maraknya aktivitas penambangan emas menggunakan mesin atau alat ringan yang dinilai cukup masif di masyarakat.
Polisi memastikan penertiban tetap dilakukan dengan mengedepankan edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum diterapkan secara tegas.
Kepolisian juga membuka ruang solusi bagi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan agar menempuh jalur legal melalui wadah koperasi pertambangan rakyat di lokasi yang diizinkan.
Warga diingatkan agar tidak melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung maupun daerah aliran sungai (DAS) di luar ketentuan perizinan.
Dalam pengembangan perkara ini, penyidik turut memproses hukum seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya mulai ditindaklanjuti.
Para pelaku dalam kasus pertambangan ilegal ini terancam pidana penjara dengan ketentuan khusus minimal 10 tahun dan maksimal 15 tahun.
Penindakan di tiga titik terbaru ini menambah catatan penegakan hukum Polresta Mamuju setelah sebelumnya membongkar empat lokasi tambang ilegal pada tahap pertama, sehingga total mencapai tujuh lokasi.
“Kami mohon dukungannya agar pihak kepolisian berkomitmen menindak tegas semua pelaku yang terindikasi melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin,” kata Ferdyan.
(ad/ad)






