SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Mamuju atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mamuju ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, didampingi jajaran pimpinan dan anggota dewan, Selasa 17 November 2026.
Dalam Sambutannya, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta menjelaskan bahwa tahapan pembahasan Ranperda APBD ini mencakup fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.
“Pembahasan rancangan APBD ini menjadi peraturan daerah untuk mewujudkan program prioritas melalui KUA-PPAS serta RKA SKPD,” ujar Syamsuddin.
Menanggapi catatan umum dari berbagai fraksi, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif yang diberikan oleh enam fraksi DPRD terhadap arah kebijakan fiskal daerah tahun 2027.
Pemerintah daerah menegaskan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemulihan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, hingga penguatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Terkait infrastruktur perkotaan, pemkab memastikan kelanjutan perbaikan sejumlah ruas jalan strategis di dalam kota seperti Jalan Andi Depu akan ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Selain jalan, perhatian juga diarahkan ke wilayah perdesaan, termasuk evaluasi perbaikan infrastruktur jalan di Desa Batu Pannu serta desa lainnya agar pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dalam bidang kebersihan dan tata kota, pemkab telah menganggarkan pengadaan armada truk sampah dan motor roda tiga dalam APBD Perubahan 2026 serta alokasi lanjutan pada APBD 2027 guna mengoptimalkan pengangkutan sampah perkotaan.
“Upaya peningkatan pelayanan persampahan telah dilakukan melalui penganggaran pengadaan dua unit truk sampah dan kurang lebih 37 unit motor roda tiga,” ungkap Yuki.
Isu penataan ruang publik dan ketertiban kota turut menjadi sorotan, di mana pemerintah daerah berencana memperketat pengawasan trotoar dan reklame melalui pendekatan persuasif yang tegas.
Mengenai status kepegawaian, pemerintah daerah menyambut baik dukungan dewan terhadap pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu. Kendati demikian, pemkab masih menunggu regulasi resmi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta kepastian pembiayaannya.
Sementara itu, program bantuan sosial seperti bedah rumah tidak layak huni kini tinggal menunggu hasil verifikasi akhir dan juknis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di sektor kesehatan, pemkab mencatat tren positif penanganan stunting lewat program inovasi daerah “Taki Asuh Stunting” yang berhasil menekan angka prevalensi dari 30,17 persen pada Januari menjadi 28,84 persen pada September 2026.
“Capaian ini menjadi salah satu indikator positif dari upaya penanganan stunting yang terus dilakukan ke depan,” tutur Yuki.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) demi memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Penyelesaian sengketa batas wilayah desa di Tapalang dan Tommo saat ini dilaporkan telah memasuki tahap mediasi akhir melalui tim terpadu tingkat kabupaten guna memberikan kepastian hukum bagi warga.
(ad/ad)






