SULBARONLINE.COM, Mamuju — Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Barat secara resmi telah melaporkan PT Hafsa Utama Gas kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar, Kamis (12/11/26).
KSBSI Sulbar melaporkan PT Hafsa Utama Gas terkait kasus dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Laporan berupa satu bundel lengkap dengan bukti-buktinya diserahkan langsung oleh Sekretaris KSBSI Sulawesi Barat, Ashari Rauf, dan diterima oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar.
“Kami secara resmi melaporkan PT Hafsa Utama Gas atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Karena kami tahu betul, di Polda Sulbar sudah ada Desk Ketenagakerjaan Polri. Makanya, kami melaporkan kasis ini dan menunggu prosesnya seperti apa,” tegas Ashari.
Menurut Ashari, secara garis besar, KSBSI Sulawesi Barat melaporkan kasus ini, karena PT Hafsa Utama Gas dianggap lalai dan mengabaikan hak-hak salah seorang pekerja bernama Muh. Jabir yang kini terbaring sakit akibat stroke.
“Jadi kami sedang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan seorang pekerja di PT Hafsa Utama Gas yang telah bekerja puluhan tahun namun haknya diabaikan, dan kini beliau sedang sakit stroke,” sebutnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menegaskan, hak-hak pekerja yang dimaksud seperti hak upah selama sakit sebelum Putus Hubungan Kerja (PHK), hak normatif seperti uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang pengganti hak (UPH).
“Kami menuntut itu semua dibayarkan kepada pekerja, karena itu haknya yang diatur di dalam Undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan. Pihak perusahaan abai terhadap ini. Dan UP, UPMK, UPH dan sebagainya, semua itu ada rumus dan hitung-hitungannya,” jelasnya.
Sementara, Ketua KSBSI Sulawesi Barat, Muhammad Rafi saat dihubungi mengatakan, langkah melaporkan kasus tersebut kepada Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Dan sebenarnya kami sudah menempuh mediasi melalui pertemuan Bipartit di Disnaker Sulbar. Hanya saja, anjuran Disnaker Sulbar itu diabaikan. Sehingga kami menempuh jalur hukum melalui Ditreskrimsus Polda Sulbar,” tegas Rafi.
Ia berharap Desk Ketenagakerjaan di bawah naungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat dapat bekerja dengan baik dan tetap melindungi hak-hak pekerja untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.
“Tentu kami harapkan Desk Ketenagakerjaan Polda Sulbar memanggil pihak PT. Hafsa Utama Gas untuk dilakukan klarifikasi dan mediasi (restorative Justice). Kemudian dapat membantu mengawal dan menindak lanjuti penyelesaian pemenuhan hak-hak Upah berkala, UP, UPMK dan UPH pekerja ini,” harapnya.
