SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju resmi memulai tahapan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut dengan disampaikannya Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mamuju, Selasa 17 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Mamuju.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, jajaran anggota legislatif, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli, serta Kepala Bagian Setda Kabupaten Mamuju.
Penyerahan jawaban eksekutif ini sekaligus beralihnya proses penganggaran dari forum penyampaian aspirasi ke tahap bedah substansi anggaran yang lebih rinci.
Dalam sambutan penutupnya, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta menekankan bahwa penjelasan pihak eksekutif pada paripurna tersebut masih bersifat garis besar atau makro. Untuk itu, setiap fraksi diinstruksikan mengutus anggotanya di Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi guna menguliti rincian alokasi program.
“Harus dipahami bahwa jawaban yang disampaikan tentu sifatnya umum sehingga fraksi dapat mengamanatkan kepada anggotanya yang duduk pada badan anggaran atau masing-masing komisi untuk melakukan pendalaman lebih jauh pada pembahasan materi substansi dari rancangan APBD Kabupaten Mamuju tahun 2027,” ujar Syamsuddin Hatta.

Guna menjaga ketepatan evaluasi anggaran, format kerja bersama antara legislatif dan eksekutif disepakati untuk dibagi ke dalam tiga tim terpadu.
Pembagian ini disesuaikan dengan bidang kerja serta mitra komisi masing-masing di DPRD Mamuju agar pembahasan teknis berjalan terarah dan mendalam.
Sesuai keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Mamuju, pembahasan maraton ranperda ini dijadwalkan berlangsung intensif mulai Rabu 18 hingga Selasa 24 November 2026.
Pimpinan dewan memperbolehkan pemanfaatan waktu di luar jam kerja resmi agar pembahasan tiap pasal anggaran selesai secara paripurna dan tepat waktu.
“Pemanfaatan waktu di luar jam kerja diserahkan kepada masing-masing tim bersama dengan komisi,” tutur Syamsuddin.
Setelah seluruh pembahasan komisional rampung, alur penyelarasan akhir akan digelar secara terpadu. Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan duduk bersama untuk mengintegrasikan hasil koreksi sebelum draf final disahkan dalam rapat paripurna pada 25 November 2026 mendatang.
“Namun diingatkan bahwa hasil pembahasan akan dilakukan penyelarasan akhir pada badan anggaran bersama tim TAPD sebelum memasuki rapat paripurna yang direncanakan pada tanggal 25 November 2026 setelah pembahasan rampung. Maka pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama atau MoU APBD, kita laksanakan pada tanggal 26 November,” terang Syamsuddin.
(ad/ad)






