SULBARONLINE.COM, Nasional — Usulan pembentukan Kota Mamuju sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapat angin segar dari Senayan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi, secara terbuka menyatakan dukungannya untuk mempercepat transformasi status Ibu Kota Sulawesi Barat (Sulbar) tersebut dari kabupaten menjadi kota madya.
Berbeda dengan ratusan usulan pemekaran daerah lain yang dinilai membebani anggaran, Dede Yusuf menyebut kasus Mamuju memiliki urgensi logis yang sangat kuat. Rencana ini ditargetkan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait DOB pada akhir tahun ini.
“Sulawesi Barat atau Mamuju ini berbeda. Yang diminta bukanlah pemekaran wilayah baru yang membelah daerah, melainkan transformasi. Kita mengubah dan memfokuskan status Ibu Kota Provinsi dari kabupaten menjadi kota madya,” ujar Dede Yusuf usai menerima jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senayan.
Menurut legislator yang juga mantan aktor laga era 90-an ini, langkah penataan ini sudah sangat mendesak mengingat usia Provinsi Sulbar yang telah menginjak 22 tahun.
“Secara logika, setelah puluhan tahun berjalan, Sulbar butuh pusat pemerintahan yang lebih fokus pada pembangunan konteks perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk, kesiapan infrastruktur, dan tuntutan fasilitas pelayanan publik yang lebih maju membuat perubahan status ini menjadi langkah yang paling pantas,” tambah Dede.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera memasukkan nomenklatur ini ke dalam RPP DOB. “Jika tidak ada aral melintang, kami dorong Desember 2026 semua usulan dan kajian dari pemerintah, termasuk untuk Mamuju ini, sudah harus selesai,” tegasnya.
Peningkatan status dari Kabupaten menjadi Kota Madya dirancang untuk mempercepat birokrasi, mengintegrasikan pelayanan publik, dan mempertegas posisi Mamuju sebagai pusat ekonomi sekaligus wajah utama Provinsi Sulbar.
Bupati Sutinah Kejar Target di Periode Berjalan
Mendapat respons positif dari parlemen, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengaku kian optimistis. Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengklaim telah melengkapi seluruh instrumen persyaratan yang dibutuhkan agar Kemendagri bisa langsung melakukan akomodasi.
“Ini adalah cita-cita masyarakat dan mimpi saya pribadi sebagai kepala daerah. Saya ingin Kota Mamuju terwujud pada periode kepemimpinan saya saat ini,” ujar Sutinah.
Sutinah menjelaskan bahwa kesiapan fisik maupun administratif sudah berjalan di garis depan. Pemkab Mamuju telah menyiapkan infrastruktur dasar, termasuk kantor bakal Balai Kota, dokumen Kajian Akademik yang komprehensif, hingga Surat Persetujuan Kepala Daerah.
“Kesiapan instrumen pendukung ini modal kuat kami. Kami berharap dengan dukungan DPR RI, akselerasi pembangunan perkotaan bisa digenjot lebih cepat demi pemerataan kesejahteraan,” pungkasnya.
(*/ad)
