SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah agresif untuk membentengi wilayahnya dari ancaman krisis air dan perubahan iklim ekstrem. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp289,5 miliar ke pemerintah pusat. Usulan raksasa ini difokuskan pada perbaikan total infrastruktur sumber daya air, modernisasi irigasi, hingga pengamanan kawasan pesisir.
Langkah ini dirancang sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi fenomena El Niño berkepanjangan yang berpotensi memicu kekeringan hebat dan penurunan debit air di berbagai wilayah Sulbar.
Berfungsi sebagai penyimpan cadangan air hujan skala besar yang dapat dialirkan saat kemarau panjang, menjaga pasokan air baku dan pertanian.
Normalisasi dan pengamanan titik rawan bencana di Sungai Karema, Kali Mamuju, Sungai Kalukku, Sungai Riso, Sungai Lumu, serta pengamanan garis pantai di Mampie dan Pasangkayu. Kemudian, Peningkatan jaringan Daerah Irigasi (DI) Maloso di Kabupaten Polewali Mandar guna menjamin produktivitas lumbung pangan lokal.
Kepala Bidang PSDA PUPR Sulawesi Barat, Suriana Zain, menegaskan bahwa pola iklim yang makin dinamis menuntut pergeseran strategi pembangunan infrastruktur fisik menuju mitigasi bencana yang terintegrasi. Menurutnya, pembangunan embung tidak sekadar proyek konstruksi, melainkan investasi vital bagi masa depan daerah.
“Embung menjadi salah satu prioritas karena kita perlu menyiapkan cadangan air menghadapi musim kemarau yang semakin panjang. Air yang kita tampung saat ketersediaannya cukup nantinya dimanfaatkan ketika masyarakat dan lahan pertanian membutuhkan,” kata Suriana, Rabu 9 September 2026.
Program strategis ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui visi “Maju dan Sejahtera: Maju Daerahnya”. Dengan keterjaminan suplai air dan perlindungan dari ancaman banjir maupun abrasi, Pemprov Sulbar optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi warga berbasis sektor pertanian.
(*/an)
