SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Barat bekerja sama dengan TNI dari Yonzikon 14/SWS dan Yonzipur 8/SMG melakukan upaya pembersihan reruntuhan bangunan akibat gempa.
Dalam upaya pembersihan ini, turut pula membantu, sejumlah lembaga atau perusahaan yang memiliki alat berat.
Pembersihan reruntuhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merecovery kondisi daerah pasca gempa.
Hingga Senin (22/2/21) kemarin, pihak Dinas PU Sulbar mencatat telah melakukan pembersihan rumah warga dan fasilitas umum milik pemerintah yang terdampak gempadi 116 titik.
“Kegiatan pembersihan reruntuhan rumah warga dan beberapa fasilitas umum ini membutuhkan dukungan untuk operasional alat berat dan mobil-mobil truk pengangkut material runtuhan,” ujar Sekretaris Dinas PU Sulawesi Barat, Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan bahwa dalam hal biaya operasional Dinas PU Sulawesi Barat dibackup oleh Dana Darurat Bencana yang diperuntukkan bagi pembenahan dan perbaikan fasilitas atau infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Soal pemanfaatan anggaran tersebut, Dinas PU terlebih meminta pihak Inspektorat untuk melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan.
“Kami akan sangat berhati-hati sebelum menggunakannya, olehnya itu terlebih dahulu kami berkoordinasi dengan Inspektorat Sulawesi Barat untuk dilakukan review dan evaluasi awal, memastikan bahwa apa yang kami lakukan dengan anggaran tersebut tidak bermasalah dan telah sesuai dengan aturan,” jelas Ridwan.
Selain itu, lanjut dia, pihak Dinas PU Sulbar juga masih membuka pendaftaran bagi warga yang ingin membersihkan reruntuhan bangunan.
“Kami masih membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dilakukan pembersihan dan pengangkutan sisa-sisa puing bangunan rumah mereka, sampai pada masa transisi darurat berakhir dan selanjutnya menunggu arahan pimpinan,” ujarnya.
Kepala Dinas PU Sulbar, M Aksan saat rapat evaluasi Pos Komando Transisi Darurat beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa dalam hal pendaftaran warga yang ingin dibersihkan reruntuhan, pihaknya membuka pendaftaran. Tetapi untuk eksekusi, kata dia pihaknya menunggu sampai ada beberapa warga yang mendaftar.
“Kita tidak turun ke lapangan kalau hanya satu dua pendaftar. Kita tunggu beberapa warga sehingga serentak satu kali turun untuk banyak pendaftar. Ini dilakukan untuk mengefesienkan biaya yang digunakan,” kata M Aksan.
