SULBARONLINE.COM, Majene – Lima tahun bukan waktu yang singkat untuk menghapus ingatan tentang gempa berkekuatan Magnitudo 6,3 yang meluluhlantakkan Mamuju dan Majene pada Januari 2021 silam. Fisik gedung mungkin telah berdiri tegak, namun kecemasan warga setiap kali bumi bergoyang masih menyisakan trauma kolektif. Di pesisir Pamboang, Majene, memori itu tidak lagi sekadar menjadi ketakutan, melainkan fondasi untuk membangun gerakan bertahan hidup.
Selasa siang, 30 Juni 2026, di bawah atap Dapur Mandar, Kecamatan Pamboang, tidak ada protokoler kaku yang membatasi komunikasi. Suasana lebih cair saat program Desa Tangguh Bencana (Destana) Berbasis Kolaborasi resmi diluncurkan. Program yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma. Bencana bukan lagi musibah yang hanya bisa ditunggu, melainkan realitas geografis yang harus dihadapi dengan kesiapan sistematis.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang hadir mewakili Gubernur Suhardi Duka, menegaskan bahwa wilayah Sulbar berada dalam zona merah. Mulai dari ancaman tanah longsor di perbukitan hingga gempa tektonik yang fluktuatif.
“Bencana adalah hukum alam yang tidak bisa kita elakkan. Namun, pilihannya bukan pasrah. Ketika gempa atau banjir datang lagi, kita tidak boleh lagi gagap. Kita harus siap meminimalisir dampaknya,” ujar Junda di sela-sela acara.
Tiga Pilar Destana Baru
Berbeda dengan program mitigasi konvensional, Destana kali ini membawa pendekatan filosofis yang menekankan pada aksi kolektif. Menurut Junda, ada tiga pilar utama yang menjadi jantung dari gerakan ini:
Pertama, mengakui bahwa bencana melampaui batas administrasi, maka penanganannya menuntut orkestrasi antara masyarakat, pemerintah desa, hingga koordinasi taktis di level kabupaten dan provinsi.
Kedua, Fokus pada edukasi menit-menit pertama saat bencana terjadi, yang merupakan pemisah krusial antara hidup dan mati.
Ketiga, menghidupkan kembali solidaritas antar-tetangga sebagai benteng utama pertahanan saat bantuan pemerintah belum menjangkau lokasi darurat.
“Tidak boleh pemerintah berjalan sendiri, tidak boleh pula masyarakat dibiarkan berjuang sendiri. Semangat gotong royong inilah yang akan kita hidupkan kembali di setiap desa,” kata Junda menegaskan.
Pendekatan Destana di Majene juga menyentuh aspek yang jarang mendapat perhatian mendalam: integrasi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin S.DM, yang turut hadir, menyoroti posisi nelayan sebagai garda terdepan saat terjadi anomali cuaca maupun ancaman tsunami.
Menurut Safaruddin, masyarakat pesisir adalah kelompok paling rentan terhadap dinamika laut. Oleh karena itu, kolaborasi Destana ini akan mengintegrasikan program sabuk hijau (greenbelt) melalui penanaman mangrove serta edukasi keselamatan pelayaran bagi nelayan.
“Ketangguhan desa tidak akan lengkap tanpa ketangguhan masyarakat pesisirnya. Kami berkomitmen menyinergikan kebijakan, karena laut bagi warga Majene adalah sumber kehidupan sekaligus titik awal risiko bencana,” ujar Safaruddin.
Langkah ini menjadi babak baru bagi Sulbar dalam memandang mitigasi. Dengan menempatkan kolaborasi sebagai kunci, Sulbar mencoba merangkai ulang jaring pengaman agar peristiwa 2021 tidak terulang menjadi tragedi kemanusiaan yang masif.
(*/ad)
