SULBARONLINE.COM, Mamasa – Bagi warga pelosok Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), buruknya infrastruktur jalan bukan lagi sekadar urusan ketidaknyamanan berkendara. Akses jalan yang hancur kini menjelma menjadi pertaruhan nyawa, menyeret hak paling mendasar masyarakat, kepastian mendapatkan pertolongan medis saat kritis.
Tragedi keterisolasian ini nyata dialami Jamuddin, warga Dusun Pao-Pao, Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan. Ketika tubuhnya digerogoti sakit dan membutuhkan penanganan medis mendesak, tak ada deru mesin ambulans yang datang menjemput. Jalur darat yang tak lagi layak disebut jalan memaksa tetangga dan keluarganya bahu-membahu menandu Jamuddin sejauh tujuh kilometer.
Penanganan darurat ala kadarnya itu menempuh rute terjal dari Dusun Pao-Pao menuju Dusun Kata-Kata. Setibanya di kawasan Kawalean, rasa lelah warga yang menandu baru terbayar setelah sebuah mobil pribadi milik warga setempat bersedia menampung Jamuddin untuk melarikan pasien ke Puskesmas Mehalaan.
Perjuangan menembus medan ekstrem tersebut menguliti bobroknya fasilitas publik di wilayah tersebut. Ruas yang dilalui warga sejatinya berstatus jalan Provinsi Sulbar, sebuah rute yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Namun, klaim status itu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di berbagai titik, lebar jalan semakin menyempit akibat terkikis erosi, permukaan jalan didominasi batu-batu besar dan tanah bergelombang, hingga kondisi fisik jalur ini kerap terlihat seperti alur sungai kering, membuat kendaraan roda empat mustahil melintas.
Penderitaan keluarga makin lengkap saat berhadapan dengan respons fasilitas kesehatan setempat. Pihak keluarga mengaku telah berupaya menghubungi Puskesmas Mehalaan sejak sehari sebelum evakuasi untuk meminta bantuan armada medis. Namun, harapan itu pupus.
“Sudah kami hubungi kemarin, tapi katanya ambulans sedang rusak,” kata Amran, perwakilan keluarga pasien, Rabu, 16 September 2026.
Kasus yang menimpa Jamuddin memotret persoalan sistemik yang lebih besar di Sulbar. Infrastruktur jalan yang sejatinya berfungsi sebagai urat nadi mobilitas warga justru berubah menjadi penghambat utama saat kondisi darurat.
Pemerintah Provinsi Sulbar kini didesak untuk mengambil langkah dalam pembenahan rute interkoneksi antarkabupaten tersebut. Sebab bagi masyarakat di garis terdepan pelosok Mamasa, perbaikan jalan bukan lagi soal kemudahan ekonomi semata, melainkan benteng terakhir yang menentukan batas antara keselamatan dan ancaman jiwa.
(an/an)
