SULBARONLINE.COM, Mamuju – Sejumlah relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mamuju akan melakukan aksi demonstrasi, sebagai bentuk sikap atas terbitnya petunjuk teknis ( juknis) nomor 63551 yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional. Juknis tersebut dinilai merugikan relawan SPPG.
Salah satunya, diungkapkan relawan SPPG Karema 1 Mamuju. Relawan mulai merencanakan langkah penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi menyikapi pemberlakuan petunjuk teknis (juknis) BGN 63551 yang dinilai berdampak terhadap para relawan.
Rencana pergerakan tersebut disampaikan Asrul, selaku Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Mamuju Karema 1. Ia menyebutkan bahwa para relawan yang terdampak menginginkan adanya perhatian dan ruang dialog dari pihak berwenang untuk membahas konsekuensi penerapan juknis tersebut.
Melalui rencana aksi tersebut, para relawan bermaksud menyampaikan aspirasi kepada Kepala Regional (Kareg) BGN Sulawesi Barat dan Koordinator Wilayah (Korwil) Mamuju. Bahkan, saat ini sudah dilakukan konsolidasi dengan sejumlah relawan di SPPG di Mamuju, untuk ikut dalam gerakan melawan Juknis 63551 yang merugikan relawan.
Salah satu tuntutan utama yang akan disuarakan adalah meminta kedua pihak tersebut membuka ruang audiensi bersama perwakilan relawan dapur SPPG Mamuju Karema 1 maupun relawan SPPG lainnya yang turut merasakan dampak dari penerapan juknis baru.
Menurut Asrul, audiensi diperlukan agar persoalan yang dihadapi relawan dapat dibicarakan secara langsung, sekaligus memperoleh penjelasan mengenai penerapan Juknis BGN 63551 dan dampaknya terhadap keberlangsungan pekerjaan relawan di lingkungan SPPG.
Para relawan berharap pihak Kareg BGN Sulawesi Barat dan Korwil Mamuju dapat menerima aspirasi tersebut serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Rencana demonstrasi ini menjadi bentuk upaya relawan dalam memperjuangkan aspirasi dan meminta kejelasan atas kebijakan yang berpengaruh terhadap posisi serta keberlangsungan pekerjaan mereka.
Relawan menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pengambil kebijakan dan para pekerja di lapangan.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui audiensi dan menghasilkan kejelasan bagi relawan yang terdampak, tanpa mengganggu keberlangsungan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini aturan sangat merugikan relawan, karena sudah ada pengurangan relawan di SPPG. Bahkan, gaji para relawan dikurangi karena adanya juknis 63551. Untuk itu, perlu evaluasi dari juknis tersebut agar tidak merugikan relawan,” kuncinya.












