SULBARONLINE.COM, Makassar — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Hj. Dr. Amalia Fitri Aras, menghadiri Malam Ramah Tamah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 18 September 2026.
Ajang penghargaan yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus apresiasi berbasis kinerja dan inovasi bagi pemerintah daerah se-Sulawesi yang konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Acara bergengsi itu turut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago.
Kehadiran Amalia Fitri Aras dalam forum regional ini menegaskan komitmen DPRD Sulbar dalam mengawal dan mendukung langkah eksekutif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada publik.
Amalia Fitri Aras menilai, penganugerahan bagi pemerintah daerah berprestasi bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memacu iklim kompetisi positif antardaerah dalam melahirkan inovasi pelayanan.
“Apresiasi seperti ini tentu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, inovasi, dan pelayanan publik sehingga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat,” ujar Amalia di sela-sela kegiatan.
Politisi perempuan dari Partai Golkar Sulbar tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa diraih secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi harmonis antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan seluruh elemen pemangku kepentingan.
Selain sebagai wadah penganugerahan, Amalia memandang forum Regional Sulawesi ini efektif sebagai ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan (benchmarking) antar pimpinan daerah dalam mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan secara regional.
Ia berharap semangat pembaharuan dan performa tinggi yang diapresiasi oleh Kemendagri dapat ditransplantasikan secara konsisten di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.
“Yang paling esensial adalah bagaimana setiap formulasi kebijakan dan program kerja pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutur Amalia.
(*/an)
