SULBARONLINE.COM, Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menyebutkan terhitung sebanyak 225 mulai tahun 1999 hingga tahun 2014 termasuk Provinsi Sulbar telah dimekarkan.
Sebab itu, dirinya yang juga menjabat selaku Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di kementerian dalam negeri terus memantau sejumlah daerah itu.
“Persoalan keterbatasan, sumber daya alam, manajemen, fiskal terbatas adalah persoalan yang dihadapi hampir seluruh daerah otonom,” ujar Akmal Malik dalam sambutannya pada perayaan HUT 18 Sulbar, dikantor DPRD Sulbar, Kamis (22/09/22).
Sejak empat bulan menjadi PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengaku tidak mudah memimpin daerah otonom baru.
Dengan kondisi Sulbar saat ini, Ia berterima kasih kepada Gubernur sebelumnya Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar. Walau demikian, Sulbar masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karenanya, Ia mengajak seluruh pihak agar bersama sama membangung kolaborasi.
“Tidak ada pilihan lain, satu kata harus kolaborasi. Mari muasabah, intropeksi diri,” ungkapnya.
Dijelaskan, membangun Sulbar diperlukan sebuah sistem. Dirinya dipercaya memegang kendali pemerintahan, bagai memegang ‘setir, namun sebuah sistem tidak akan bisa bergerak cepat jika terdapat penghambat.
“Kita adalah sebuah sistem, saya ditugaskan pegang setir. Tetapi remnya dipegang oleh semuanya. Boro- boro kita bisa melakukan sesuatu jika seolah- olah didalam ada yang injak rem,” ujar Akmal Malik.
Untuk itu, Akmal Malik berharap terbangun komunikasi yang baik bagi semua pihak.
“Komunikasi yang baik adalah sesuatu yang niscaya kita bangun kedepan. Tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu harus diatasi dengan kolaborasi dan sinergitas,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengharapan, HUT Sulbar- 18 menjadi wadah bagi semua pihak untuk menyatukan komitmen pembangunan Sulbar kedepan.
“Momen ini diharapkan dapat mewadahi kebersamaan kita untuk satu komitmen dalam setiap denyut akselerasi yang kita lakukan. sehingga kepentingan bersama dapat teragregasi dengan baik pula,” ujar Suraidah
Untuk mewujudkan itu, ia mengajak seluruh pihak agar berkolaborasi membangun daerah.
“Kolaborasi adalah hadir dengan menjalankan peran masing masing bukan dengan hadir menggerus otoritas pihak lain. Salah satu racun kolaborasi , ketika kita hadir secara sadar atau tidak dengan otoritas yang bukan pada tempatnya,” ujar Suraidah.
Hadir pada paripurna, Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh , Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar, Wali Kota Balikpapan , Rahmad Mas’ud, unsur Forkopimda Sulbar, serta tokoh pejuang, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama tokoh pemuda dan civitas akademisi.(Rls/Adr).
