SULBARONLINE.COM, Mamuju — Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng) Askary Anwar menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 23 April 2025.
Forum koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat, dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
TP2DD juga membantu mempercepat penggunaan sistem elektronik dalam transaksi pemerintah daerah. Seperti pembayaran pajak, retribusi, dan belanja pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan pentingnya digitalisasi dan sudah jadi keharusan yang tak bisa ditawar. Sehingga harus serius dipercepat digitalisasi layanan dan sistem keuangan.
“Kenyataan ini adalah suatu keniscayaan. Satu daerah, satu pemerintah, satu perusahaan yang tidak masuk dalam dunia digitalisasi itu pasti tertinggal dan juga pasti menyimpang,” ujar Suhardi.
Suhardi menyebut sistem digital sudah mulai diterapkan di seluruh OPD, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Yang paling jadi perhatian adalah sistem keuangan, terutama di sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi.
“Hari ini kita mau launching yaitu sistem keuangan, khusus di sektor pendapatan pajak dan retribusi,” katanya.
Gubernur juga memberi peringatan tegas ke seluruh OPD agar mengikuti sistem digitalisasi ini. Ia bahkan bilang tak segan menahan pencairan anggaran jika belum digital.
“OPD yang tidak masuk dalam digitalisasi, jangan cairkan apapun. Semua perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan lewat digitalisasi Simbada,” tegasnya.
Ia juga mendorong sinergi dengan kabupaten, terutama soal penerimaan daerah yang dibagi antara provinsi dan kabupaten.
“Ada bagiannya Pak Bupati, ada bagiannya provinsi. Jadi dengan sistem ini, saat masuk bagiannya, provinsi masuk ke kas provinsi, dan bagiannya bupati juga masuk ke kas bupati. Jadi enak,” jelas Suhardi.
Salah satu sektor yang disebut punya potensi besar adalah pajak kendaraan bermotor. Potensinya diperkirakan mencapai Rp800 miliar, di mana sekitar Rp400 miliar bisa masuk ke kas provinsi.
“Kalau kerja sama antara Pemprov dengan kabupaten baik untuk mengejar potensi pajak ini, saya yakini akan lebih banyak pendapatan daerah kita,” ujarnya.
Bagi bupati yang punya pendapatan tinggi dan tingkat tunggakan kecil, Pemprov siap memberi reward. Gubernur juga akan minta kepala Samsat untuk berkoordinasi langsung dengan bupati agar tunggakan bisa ditekan, termasuk lewat penertiban seperti pergantian plat kendaraan.
(adv/edt)
