Oleh : ANDI ZULKIFLI DAIDO (Peneliti AZDA Institute)
DI TENGAH narasi optimisme pembangunan kawasan timur Indonesia, Sulawesi Barat justru menghadapi sebuah paradoks besar: ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan masyarakat belum bergerak secepat angka statistik. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026, ditopang proyek infrastruktur, konstruksi, dan belanja pemerintah. Namun di sisi lain, persoalan kemiskinan, rendahnya investasi produktif, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. (BPS Sulawesi Barat)
Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kemajuan sosial. Sulawesi Barat hari ini sedang berada di persimpangan penting: apakah akan menjadi daerah yang benar-benar tumbuh secara berkelanjutan atau hanya sekadar menjadi wilayah dengan angka pertumbuhan yang tampak baik di atas kertas.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada akhir 2025 mencapai lebih dari 6 persen secara tahunan. Peningkatan itu didorong oleh konsumsi rumah tangga, sektor konstruksi, ekspor komoditas perkebunan, serta belanja pemerintah. (Bank Indonesia) Namun persoalannya, struktur ekonomi Sulbar masih sangat bergantung pada pola lama: konsumsi dan stimulus fiskal pemerintah.
Ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebenarnya menyimpan risiko besar. Ketika APBD mengalami efisiensi atau transfer pusat menurun, maka aktivitas ekonomi ikut melambat. Inilah yang mulai terlihat pada awal 2026. Sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai pertumbuhan Sulbar belum memiliki fondasi investasi yang kuat karena sektor investasi produktif belum bergerak optimal. (Radar Sulbar)
Artinya, ekonomi Sulbar masih bersifat “rapuh”. Ia tumbuh karena dorongan sementara, bukan karena terbentuknya ekosistem industri dan investasi jangka panjang. Situasi ini berbahaya apabila tidak segera diantisipasi. Daerah yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah biasanya sulit menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah besar.
Padahal, tantangan utama Sulawesi Barat bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan mengurangi kemiskinan struktural. Pemerintah sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 8 persen pada 2027. (BPS Sulawesi Barat) Namun target itu tidak akan mudah tercapai jika pembangunan hanya terkonsentrasi pada proyek fisik tanpa memperkuat ekonomi masyarakat bawah.
Persoalan mendasar Sulbar sesungguhnya terletak pada lemahnya hilirisasi ekonomi rakyat. Sebagai daerah yang bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perikanan, nilai tambah komoditas lokal masih rendah. Petani sawit, kakao, dan nelayan sering kali hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan keuntungan minim. Ketika harga komoditas turun, daya beli masyarakat ikut melemah.
Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi tidak cukup. Jalan dan jembatan hanya akan menjadi simbol pembangunan apabila tidak diikuti penciptaan industri pengolahan lokal. Sulawesi Barat membutuhkan strategi hilirisasi yang nyata, bukan sekadar jargon politik pembangunan.
Kita dapat belajar dari sejumlah daerah lain di Indonesia yang berhasil meningkatkan pertumbuhan melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Namun industrialisasi juga harus dibarengi pengawasan lingkungan yang ketat. Pengalaman di beberapa wilayah Sulawesi menunjukkan bahwa ekspansi industri ekstraktif tanpa kontrol dapat memicu kerusakan ekologi dan menurunkan kualitas lingkungan pesisir. (arXiv)
Karena itu, Sulawesi Barat tidak boleh terjebak pada model pembangunan eksploitatif. Daerah ini justru memiliki peluang besar membangun ekonomi hijau berbasis pertanian modern, perikanan berkelanjutan, dan pariwisata alam. Potensi pesisir, budaya Mandar, hingga sektor maritim sebenarnya dapat menjadi identitas ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Sayangnya, persoalan klasik birokrasi dan keterbatasan fiskal masih menjadi hambatan. Pemerintah daerah bahkan telah meminta tambahan transfer pusat karena tekanan anggaran yang semakin berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah belum cukup kuat menopang pembangunan jangka panjang secara mandiri.
Di sinilah pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Investasi tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan birokrasi yang efisien. Banyak investor enggan masuk ke daerah bukan karena minim potensi, melainkan karena proses administrasi yang lambat dan kepastian hukum yang lemah.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat juga harus menjadi prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kualitas pendidikan hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Ketika investasi masuk, tenaga kerja lokal justru kalah bersaign dengan pekerja dari luar daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghubungkan kebijakan ekonomi dengan pembangunan manusia. Pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri lokal harus diperkuat. Anak muda Sulbar perlu dipersiapkan menghadapi ekonomi modern, bukan sekadar menjadi penonton pembangunan di daerah sendiri.
Sulawesi Barat juga perlu membangun keberanian keluar dari pola pembangunan yang terlalu administratif. Selama ini, pembangunan daerah sering hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan dampak sosial-ekonomi. Akibatnya, proyek terus berjalan tetapi perubahan kesejahteraan berlangsung lambat.
Padahal, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya sederhana: apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan, apakah petani memperoleh harga yang layak, apakah anak muda memiliki harapan masa depan di daerahnya sendiri. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir kelompok atau berhenti pada laporan statistik tahunan, maka pembangunan kehilangan maknanya.
Sulawesi Barat membutuhkan arah baru pembangunan yang lebih manusiawi, produktif, dan berkelanjutan. Infrastruktur harus menjadi alat pemerataan ekonomi, bukan sekadar simbol politik. Investasi harus menghadirkan lapangan kerja berkualitas, bukan hanya angka pertumbuhan. Dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat bawah.
Sebab pada akhirnya, daerah tidak diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhannya, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyatnya. (BPS Sulawesi Barat)
