SULBARONLINE.COM, Mamuju — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai ketimpangan pembangunan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri peringatan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang (IMTK) yang berlangsung di Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Senin, 2 November 2026.
Gibran mengungkapkan, komitmen ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang diterima langsung olehnya saat menerima audiensi panitia acara, para pendeta, dan tokoh masyarakat Kalumpang di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada 20 Oktober 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kendala krusial yang dialami masyarakat di pedalaman Sulawesi Barat, mulai dari minimnya infrastruktur jalan, keterbatasan layanan kesehatan, kualitas fasilitas pendidikan, hingga buruknya akses jaringan telekomunikasi.
“Ada beberapa hal yang disampaikan, terkait infrastruktur, layanan kesehatan, sekolah, hingga jaringan telekomunikasi. Tadi beberapa juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur,” kata Gibran dalam sambutannya, Senin, 2 November 2026.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Mantan Wali Kota Surakarta itu menyampaikan permohonan maaf atas belum optimalnya penanganan di wilayah pedalaman tersebut. Ia berjanji akan meningkatkan frekuensi komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah setempat.
Gibran menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, Gubernur Sulawesi Barat, serta Bupati Mamuju akan diintensifkan agar pembenahan masalah di kawasan 3T dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
“Ini mohon maaf sekali, ke depan saya akan lebih intens lagi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan Ibu Bupati,” ujar Gibran.
Kendati demikian, Gibran menekankan bahwa percepatan pembangunan di wilayah 3T membutuhkan pemetaan skala prioritas serta penyesuaian terhadap kemampuan anggaran masing-masing daerah.
“Kita ingin permasalahan-permasalahan di area 3T ini bisa terselesaikan. Kita akan komunikasi terus dan juga akan memberikan skala prioritas, dengan tetap mengedepankan kekuatan fiskal masing-masing daerah,” tuturnya.
(*/an)
