SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju memastikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 telah resmi disahkan. Keputusan ini diambil demi mengamankan alokasi belanja yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, mengungkapkan bahwa proses pengesahan ini berjalan di tengah tantangan rentang waktu yang sangat terbatas. Meski demikian, pihaknya bersama jajaran eksekutif berhasil merampungkan dokumen penting tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“APBD ini waktunya sedikit. Untuk itu saya tekankan sedapat mungkin pemerintah daerah dapat melaksanakan secara efektif, efisien, dan betul-betul memperhitungkan waktu,” ujar Syamsuddin Hatta saat ditemui Sulbaronline.com, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Syamsuddin, urgensi percepatan APBD-P 2026 ini tidak terlepas dari muatan pos anggaran strategis yang melekat di dalamnya. Salah satu poin paling vital yang menjadi fokus penyusunan anggaran perubahan ini adalah kepastian pembayaran hak-hak pegawai.
Ia merinci bahwa di dalam dokumen APBD-P tersebut termuat alokasi anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selain itu, anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta insentif bagi para tenaga kesehatan turut menjadi perhatian utama.
“Karena APBD perubahan ini melekat anggaran gaji P3K, TPP para pegawai dan insentif dokter, tentu juga anggaran desa,” jelas Syamsuddin.
Dengan cakupan belanja prioritas yang begitu luas, Syamsuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah sejatinya sangat membutuhkan ruang gerak serta ketersediaan waktu yang cukup. Namun, kendala durasi yang singkat menuntut adanya mobilitas birokrasi yang lebih agresif.
Oleh sebab itu, DPRD Mamuju secara tegas meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk menggenjot kinerja administratif maupun teknis. Kecepatan pergerakan birokrasi menjadi kunci agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal tanpa kendala berarti.
“Untuk itu memang pemerintah butuh ruang dan waktu yang cukup, akan tetapi perlu dipercepat pergerakannya,” imbuhnya.
Di sisi lain, pihak legislatif juga menaruh harapan besar agar komitmen yang telah disepakati bersama ini dapat direalisasikan secara nyata oleh eksekutif. Ketepatan waktu eksekusi program di lapangan menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola keuangan daerah tahun ini.
“Harapan saya, apa yang kita tetapkan pada kesempatan ini, pemerintah daerah dapat menyelesaikan dengan tepat waktu,” ujar politisi demokrat ini.
Ia menambahkan, rampungnya pembahasan dan pengesahan APBD-P 2026 ini sekaligus menandai tuntasnya agenda legislatif pada periode tersebut. Selepas pengesahan ini, DPRD Mamuju langsung bersiap menatap agenda pengawasan serta pokok-pokok pembahasan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya.
“Karena DPRD untuk perubahan sudah selesai, dan menghadapi lagi pokok untuk 2027,” pungkas Syamsuddin menutup keterangan.
(ad/ad)
