SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), terus mematangkan langkah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju. Langkah ini diambil sebagai strategi mempercepat pemerataan pembangunan, mendongkrak kualitas pelayanan publik, sekaligus mengefektifkan jalannya pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi pemekaran wilayah yang digelar di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu, 17 Juni 2026. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak legislatif, tokoh masyarakat, pimpinan perangkat daerah, para camat, hingga perwakilan desa se-Kabupaten Mamuju.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Hasil dari urun remuk ini akan menjadi modal penting sebelum Pemkab Mamuju melakukan audiensi resmi dengan pimpinan Komisi II DPR RI.
Sutinah mengungkapkan, kajian akademik yang rampung pada akhir tahun 2025 sebenarnya merekomendasikan opsi pemekaran wilayah, yakni memisahkan DOB Kota Mamuju dengan Kabupaten Mamuju sebagai dua entitas pemerintahan yang berbeda. Namun, ia sadar betul ada batu ganjalan berupa kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat yang belum dicabut.
Untuk menyiasati hal tersebut, Sutinah menegaskan telah menyiapkan rencana cadangan (Plan B) agar cita-cita memajukan wilayah perkotaan Mamuju tidak jalan di tempat.
“Hasil kajian akademik di akhir tahun 2025 memang membahas DOB, yaitu Kota Mamuju dan Kabupaten Mamuju. Namun jangan sampai moratorium menghambat upaya tersebut. Karena itu, kami juga menyiapkan alternatif dengan mengusulkan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju apabila pembentukan DOB baru belum memungkinkan,” ujar Sutinah di hadapan peserta rapat.
Menurut Sutinah, substansi utama dari gagasan ini bukan sekadar mengubah status administratif, melainkan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis di tengah pesatnya pertumbuhan urban.
Skor Kelayakan Mamuju: Kategori “Sangat Mampu”
Di tempat yang sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, memaparkan potret keandalan daerah berdasarkan studi kelayakan. Hasilnya, Kabupaten Mamuju mencatatkan angka yang sangat meyakinkan untuk naik kelas menjadi kota mandiri.
Dalam indikator penilaian daerah otonomi, Mamuju berhasil meraup nilai 465 dari total skor maksimal 500. Angka ini menempatkan Mamuju berada di kuadran tertinggi dengan predikat “Sangat Mampu”.
Jufri menilai, rapor hijau ini menjadi bukti konkret bahwa Mamuju sudah matang dari berbagai sektor krusial, mulai dari kemandirian ekonomi, potensi wilayah, kesiapan pelayanan publik, hingga kapasitas birokrasi pemerintahan.
“Kota Mamuju siap lahir sebagai pusat pertumbuhan baru yang mandiri, efisien, dan sejahtera,” kata Jufri optimistis.
Rapat koordinasi ini menjadi pijakan awal Pemkab Mamuju untuk menggalang solidaritas domestik. Berbekal kesepahaman seluruh elemen daerah, Mamuju kini bersiap membuka keran komunikasi politik dengan pemerintah pusat guna mencari skema terbaik demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan.
(*/ad)
