SULBARONLINE.COM, Mamuju — Langkah kaki Dr. Hj. Amalia Fitri Aras tampak mantap saat memasuki ruang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, akhir Juni lalu. Di tengah pertemuan yang dihadiri ratusan wakil rakyat dari 35 provinsi itu, Ketua DPRD Sulbar ini membawa satu misi besar yang telah lama dinanti masyarakat Sulbar, mengubah status Mamuju, ibu kota provinsi, dari kabupaten menjadi kota.
Bagi Amalia, forum nasional yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus tersebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ini adalah panggung krusial untuk memperkuat posisi tawar Sulbar di tingkat pusat.
Mamuju, yang selama ini menjadi pusat nadi pemerintahan Sulbar, dinilai sudah sangat siap untuk naik kelas. Transformasi tata kelola ini dianggap sebagai langkah mendesak untuk mengejar ketertinggalan administratif dan menyelaraskan diri dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia.
“Kehadiran kami di forum ADPSI ini bukan sekadar untuk menjadi pendengar yang pasif. Kami datang membawa cetak biru dan agenda yang sangat jelas demi masa depan Sulbar,” ujar Amalia, usai melakukan Rakernas, Rabu 1 Juli 2026.
“Peningkatan status Mamuju dari kabupaten menjadi kota adalah sebuah lompatan maju yang mutlak diperlukan untuk menata masa depan provinsi yang jauh lebih baik,” tegasnya.
Amalia meluruskan anggapan keliru yang mengira perjuangan ini adalah soal pemindahan wilayah atau relokasi fisik ibu kota.
Baginya, ini adalah murni peningkatan status administratif. Secara infrastruktur dan pemetaan wilayah, Mamuju sesungguhnya telah lama mandiri dan siap. Yang dibutuhkan saat ini adalah payung regulasi dan pengakuan di tingkat nasional.
Perubahan status menjadi “Kota”, lanjut Amalia, akan membuka sekat-sekat ruang fiskal dan regulasi yang selama ini terbatas. Dengan status baru, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menarik investasi, membangun infrastruktur modern, dan menyesuaikan standar pelayanan publik bagi masyarakat urban yang kian dinamis.
Melalui payung ADPSI, Amalia berdiskusi hangat dengan pimpinan legislatif dari daerah lain. Tujuannya untuk memastikan usulan Sulbar ini mengkristal dalam poin rekomendasi resmi Rakernas yang akan disorongkan ke meja pemerintah pusat.
“Sinergi dan mengetuk pintu kebijakan di tingkat pusat melalui wadah seperti ADPSI adalah kunci. Kami ingin memastikan pemerintah pusat melihat langsung kesiapan Mamuju, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan infrastruktur yang selama ini sudah berjalan di lapangan,” pungkas Amalia.
(rm/rm)
