SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju mulai memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Tahapan tersebut dengan digelarnya Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Senin 16 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta. Turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Mamuju, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mamuju Abdul Rasyid, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para anggota dewan.
Dalam pengantar sidangnya, Syamsuddin Hatta menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum merupakan fase krusial dalam mekanisme penyusunan anggaran daerah. Melalui forum ini, setiap fraksi memberikan evaluasi awal guna memastikan postur anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Agenda ini menjadi ruang bagi masing-masing fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta catatan terhadap rancangan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya,” ujar Syamsuddin Hatta.

Syamsuddin Hatta juga membeberkan peta jalan (timeline) pembahasan Ranperda APBD 2027 yang akan berlangsung secara maraton dalam sepuluh hari ke depan. Usai mendengarkan pandangan fraksi, agenda akan langsung berlanjut pada Selasa 17 November 2026 dengan agenda rapat paripurna penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Setelah tahapan jawaban eksekutif rampung, pembahasan teknis akan masuk ke meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mamuju untuk menyelaraskan rincian program dan pagu anggaran.
“Setelah itu Banggar dan TAPD membahas draf atau dokumen sebelum kita paripurna pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama atau MoU APBD, kita laksanakan pada tanggal 26 November nanti,” urai Syamsuddin Hatta.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan tersebut, DPRD Mamuju menargetkan seluruh proses pembahasan hingga persetujuan bersama dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
(ad/ad)












