SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperluas akses partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS), sosialisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) kini makin digencarkan.
Ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka sekaligus responsif terhadap keluhan warga. Upaya ini juga selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal resmi tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif warga melalui aduan yang konstruktif sangat dibutuhkan guna membenahi kualitas layanan di lingkup Pemprov Sulbar.
“Ini upaya kita membangun terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12 November 2026.
Ridwan menjelaskan, keterbukaan informasi bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, transparansi merupakan bagian krusial dari praktik demokrasi yang mencerminkan integritas serta akuntabilitas pemerintah kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai bentuk komitmen nyata, DiskominfoSS Sulbar terus mengintegrasikan berbagai kanal komunikasi publik, mulai dari situs web resmi, media sosial, hingga optimalisasi layanan SP4N-LAPOR!.
Berdasarkan data DiskominfoSS Sulbar sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 12 aduan masyarakat telah masuk melalui SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 9 laporan di antaranya telah rampung ditindaklanjuti, sementara 3 laporan lainnya masih dalam proses penanganan oleh instansi terkait.
Guna menjaga konsistensi respons cepat tersebut, Ridwan turut meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbenah.
Ia mendorong masing-masing OPD agar memaksimalkan penyajian data pada situs web resmi mereka, sekaligus memperkuat pengelolaan kanal informasi dan layanan aduan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik.
(*/ad)
