SULBARONLINE.COM, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, ikut dalam rapat koordinasi terbatas bersama Forkopimda dan para bupati Se Sulbar melalui Video Conference, Senin 11 Mei 2020.
Dalam kesemlatan tersebut, Rahim mengatakan pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap segala upaya atau kebijakan yang dilakukan Pemprov Sulbar, utamanya terkait penanganan Covid-19.
“Insya Allah kami DPRD Sulbar akan memback up dan terus memberikan support, karena kami percaya pak gubernur beserta jajaran, dan juga seluruh pemkab yang telah bekerja maksimal dan sekuat tenaga,” kata Abdul Rahim.
Politisi Partai Nasdem itu juga tak lupa menyampaikan harapan masyarakat Dusun Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, agar Pemprov Sulbar dapat memback up Pemkab Polewali Mandar dalam menangani persoalan yang ada saat ini di daerah tersebut.
“Masyarakat Kandemeng berharap Pemprov Sulbar ikut memback up Pemkab Polewali Mandar, agar kondisi di sana bisa segera pulih kembali,” ucap Abdul Rahim.
Saat ini, tambah Rahim, Dusun Kandemeng memang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Sulbar, yang mengakibatkan pergerakan ekonomi di sana hampir mengalami kelumpuhan total.
“Ini disebabkan adanya stigmanisasi, bahwa Kandemeng ini daerah yang sangat berbahaya, sehingga seluruh pedagang di sana betul-betul dijauhi masyarakat,” ungkap Abdul Rahim.
Menanggapi hal tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menyatakan, Pemprov Sulbar akan turun tangan membatu Pemkab Polewali Mandar dalam menangani pesoalan yang terjadi di Dusun Kandemeng.
“Tentu Pemprov akan turun tangan sepanjang ada informasi, bahwa Pemkab Polewali Mandar butuh dukungan cepat,” ucap Idris.
Idris berharap, Pemkab Polewali Mandar juga tetap melakukan pengawasan terhadap Dusun Kandemeng yang menjadi episenturum penyebaran Covid-19, sebab jangan sampai daerah tersebut dianggap sudah aman padahal tidak.
Mengenai bantuan sosial, Idris mengatakan, di samping melakukan pemantauan terhadap bantuan sosial dari kementerian, penyalurannya juga harus berdasarkan basis data yang sudah ada.
“Melakukan pemantauan memang penting, bantuan sosial dari kementerian inikan sudah ada basis datanya, jadi kita jangan membuat data baru lagi,” kuncinya.
