SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang didanai anggaran negara kini diterpa isu miring. BUMN konstruksi PT Hutama Karya (Persero) disinyalir belum melunasi kewajiban finansial sebesar Rp3 miliar kepada pihak subkontraktor dan pekerja lokal.
Imbas penundaan pembayaran selama bertambah bulan tersebut, gelombang protes pun pecah di area proyek. Sejumlah pekerja dan perwakilan subkontraktor menggelar aksi penagihan terbuka tepat di depan pintu gerbang Sekolah Rakyat Mamuju pada Selasa, 29 September 2026.
Perwakilan subkontraktor, Ali, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik di lapangan sebenarnya telah rampung 100 persen. Namun, hak finansial mereka tak kunjung dituntaskan oleh pihak kontraktor utama.
“Sudah lima bulan kami bekerja di proyek ini dan belum pernah dibayarkan sama sekali. Kami sudah berkali-kali menagih, tetapi jawaban dari pihak Hutama Karya selalu meminta kami bersabar dengan janji akan dibayarkan sekaligus,” kata Ali di lokasi proyek, Selasa 29 September 2026.
Keresahan para pekerja kian memuncak seiring beredarnya kabar bahwa gedung Sekolah Rakyat tersebut akan segera diresmikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
Para mitra kerja lokal mengkhawatirkan manajemen BUMN pelaksana proyek akan angkat kaki dan mengabaikan kewajiban pembayaran begitu prosesi serah terima atau peresmian gedung selesai dilakukan.
“Kami mendengar dalam waktu dekat akan ada peresmian. Makanya kami datang ke sini untuk menuntut hak kami segera dibayarkan. Jangan sampai setelah hasil kerja kami digunakan, mereka meninggalkan lokasi begitu saja tanpa menyelesaikan pembayaran,” ujar Ali menegaskan.
Sengketa ini memicu sorotan terkait tata kelola dan akuntabilitas pengerjaan proyek infrastruktur publik bernilai miliaran rupiah di Sulawesi Barat. Penundaan pembayaran selama lima bulan dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pekerja dan vendor lokal.
(*/an)
