SULBARONLINE.COM, Mamuju — Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten di Sulbar serius dalam penanganan stunting.
Hal itu disampaikan pada acara Executive Meeting dengan Pimpinan Keuangan Negara VI / Anggota VI BPK RI dengan Kepala Daerah se Subar di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (20/1/23).
Executive Meeting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui percepatan penyelesaian tindaklanjut.
“Salah satu permasalahan terbesar di Sulbar adalah stunting. Saya berharap BPK melakukan audit kinerja dalam penanganan stunting, tentunya dengan pemeriksaan spesifik agar stunting bisa tertangani. Marilah kita serius dalam penanganan stunting ini,” ajak Akmal.
Terkait tindaklanjut tata kelola keuangan kabupaten se Sulbar dari hasil kinerja BPK Perwakilan Sulbar, Akmal menyampaikan, terdapat beberapa kabupaten yang sudah mencapai tindaklanjut di antaranya, Pemkab Mamuju 87,29 persen, Pemkab Majene 77,23 persen, Pemkab Mamasa 76,16 persen dan Pemkab Mamuju Tengah 75,16 persen.
Sehubungan hal tersebut, Ia menghimbau semua kabupaten agar mematuhi tindaklanjut tersebut.
“Alhamdulillah dengan capaian angka-angka ini, ini akan menjadi rekomendasi setiap kabupaten dan kita perlu upaya besar lagi,” pungkasnya.
