SULBARONLINE.COM, Mamuju — Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sulbar (Amara) Bergerak menggelar aksi unjuk rasa memeringati hari buruh internasional (May Day) dan hari pendidikan nasional (Hardiknas), Kamis (2/5/24).
Aliansi massa aksi ini terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulbar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju, Komkar, Maper, LMND, Permahi dan organisasi lainnya.
Mereka memusatkan aksinya di dua titik, yakni Kantor Bupati Mamuju dan Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Ada 6 tuntutan yang mereka sampaikan terkait hari buruh dan 8 tuntutan terkait Hardiknas, antara lain;
– Hari Buruh (May Day);
1. Cabut Undang-undang Ciptakerja
2. Naikkan Upah Buruh
3. Turunkan Harga Sembako
4. Hentikan Mempekerjakan Anak di bawah Umur
5. Pemerintah harus berikan jaminan yang layak kepada pekerja Out Sorcing
6. Hentikan sistem Loading di dunia pekerjaan
– Hari Pendidikan Nasional
1. Wujudkan pendidikan gratis
2. Tangkap dan penjarakan mafia Kartu Indonesia Pintar (KIP)
3. Wujudkan pemerataan insfrastruktur pendidikan dan kualitas tenaga pendidik
4. Transparansi pengalokasian dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan stop komersialisasi di dunia pendidikan
5. Hentikan praktik politik dalam institusi pendidikan
6. Perjelas penyaluran 1000 beasiswa di Sulbar
7. Aktifkan kembali kurikulum muatan lokal
8. Bangun Sekolah adat di Sulawesi Barat
Jenderal lapangan (Jendlap) aksi, Iqbal menengaskan, peringatan may day dan Hardiknas adalah dua momentum yang wajib diperingati dengan mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di Sulbar saat ini.
“Persoalan buruh kita saat ini begitu banyak, mukai dari upah rendah, terjadi PHK tanpa pesangon, dan jaminan serta pelindungan mereka. Di sektor pendidikan juga demikian, terjadi ketimpangan antara kota dan desa. Infratruktur pendidikan juga masih butuh perhatian, belum lagi soal kualitas dan mutu pendidikan,” tegasnya.
Hal senada juga ditegaslan oleh Ketua FPPI pimpinan Kota Mamuju, Muhammad Irfan Herianto.
“Banyak persoalan ketenaga kerjaan dan aspek pendidikan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemprov sulbar. Harus ada solusi,” harapnya.
Sementara, Sekretaris KSBSI Wilayah Sulawesi Barat, Ashari Rauf, dalam orasinya mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum yang telah ditetapkan.
Selain itu, Ashari juga mendesak agar pemerintah intens turun ke pasar guna memastikan harga-harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil.
“Banyak perusahaan yang melanggar karena tidak membayar upah sesuai UMP. Kemudian, kami mendesak agar harga-harga kebutuhan pokok diturunkan. Selain itu, kami mendesak agar Undang-undang Ciptakerja segera dicabut,” tegas mantan aktivis PMII Mamuju itu.
Pada saat massa aksi di Kantor Bupati Mamuju, mereka kecewa karena Bupati Mamuju tidak menemui pendemo. Alasan dari oerwakilan Pemkab Mamuju, bahwa saat ini Bupati sedang di luar daerah.
Sehingga, massa aksi bertolak ke titik aksi kedua di Kantor Gubernur Sulbar. Di sana, massa aksi ini diterima perwakilan Pemprov Sulbar, yakni pihak Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnaker) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Barat.
