SULBARONLINE.COM, Mamuju — Komisi IV DPRD Sulbar menggelar rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, Jumat (11/8/23).
Rapat itu membahas masalah kebencanaan di wilayah Sulawesi Barat.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Dr. H. Marigun Rasyid didampingi Wakil Ketua Komisi, Muhammad Hatta Kainang dan Sekertaris Komisi IV H Abidin.
Hatta mengatakan rapat tersebut dalam rangka fungsi pengawasan sejauh mana penanganan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Pasca bencana yang melanda Sulbar, kita pernah undangan BPBD se Sulbar dan pihak keuangan, kita minta laporannya ternyata dana bencananya semuanya masih sangat minimin,” kata Hatta dalam rapat itu.
Komisi IV DPRD Sulbar pun mendorong anggaran kebencanaan baik di tingkat provinsi maupun di BPBD masing-masing kabupaten dianggarkan sebagaimana wajarnya saat terjadi bencana tidak lagi terkendala karena alasan keterbatasan anggaran.
Diketahui, provinsi Sulbar pada tahun 2022 indeks resiko bencana berada di urutan pertama nasional dengan skor 184,85.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Marigun Rasyid, sebagai daerah yang rawan bencana, maka diperlukan intervensi anggaran maksimal.
“Dan yang lebih penting adalah mitigasi. Bencana bisa datang kapan saja, tapi mitigasi bencana harus disiapkan dengan baik,” pungkas Marigun saat ditemui usai rapat.
