SULBARONLINE.COM, Mamuju — Wacana perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Akmal Malik, rupanya mendapat reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulbar, M Hatta Kainang SH.
Politisi muda Partai besutan Surya Paloh itu menganggap pernyataaan sejumlah pihak terkait bakal diperpanjangnya jabatan Pj Gubernur Sulbar merupakan hal yang prematur.
“Perlu dipahami bahwa Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK No 18/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No 67/PUU-XX/2022 memberikan pertimbangan bahwa harus memiliki kompetensi manajerial, penjabat kepala daerah harus dapat bekerjasama dengan DPRD,” kata Hatta, Kamis (5/1/23).
Selain itu, menurut Hatta, dalam draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga mengatur soal kewenangan DPRD untuk mengusulkan 3 nama sebagai calon Pj Gubernur Sulbar kedepannya.
“Tentu kami secara kelembagaan akan memberikan penilaiaan objektif. Catatannya tentu kinerja, ada beberapa hal yang menjadi atensi dan apresisasi soal data desa presisi kami di dewan belum melihat hasil ril dan daya guna hasil. Kemudian soal kerjasama daerah dan hasilnya kami belum melihat secara nyata,” sebut Hatta.
Hal lain, tambah dia, peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi indikator selama Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menjabat di Sulbar.
“Tentu hal ini kami akan nilai dalam forum LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 2022 yang nanti akan kami bahas walaupun DPRD tidak boleh menyatakan menerima atau menolak tapi menyampaikan catatan dan rekomendasi,” tegasnya.
Meski demikian, lanjut Hatta, di sisi lain Legislator Sulbar asal Dapil Mamuju itu mengapresiasi hasil survei integritas KPK (SPI) 2022 yang mendudukan Sulbar di urutan 20 yang sebelumnya peringkat paling bawah atau 34 se Indonesia.
“Ini menunjukan adanya keinginan untuk berbenah, penilaian kinerja Akmal Malik tentu akan kami dorong dalam forum lembaga DPRD Sulbar untuk mendapatkan legitimasi politis. Tentunya dari pandangan setiap fraksi perlu juga diingat, tahun 2023 sampai tahun 2024 adalah tahun politik, sehingga stabilitas dan kondusifitas Sulbar harus dijaga.
Olehnya, Hatta menilai figur dari kalangan TNI dan Polri juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai Penjabat Gubernur Sulbar untuk periode selanjutnya.
“Sebaiknya Pj Gubernur kedepan dari kalangan TNI atau Polri, sebab kita akan menjalani Pemilihan Umum serentak di 2024,” tutup Hatta yang diketahui akan maju sebagai calon Anggota DPD RI dapil Sulbar itu.
