SULBARONLINE.COM, Mamuju — Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ke-22 menjadi momentum refleksi bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, secara lugas membeberkan deretan Pekerjaan Rumah (PR) yang masih membelenggu kesejahteraan masyarakat, mulai dari kemiskinan ekstrem, tengkes (stunting), akses pendidikan, hingga krisis layanan kesehatan yang dinilainya paling vital.
Ditemui usai menghadiri acara ramah tamah Peringatan Hari Jadi Sulbar ke-22 di Kantor Gubernur Sulbar pada Selasa, 22 September 2026, Amalia menegaskan pentingnya konsolidasi politik dan sinergi lintas lembaga. Menurutnya, Eksekutif (Pemprov Sulbar) dan Legislatif (DPRD) harus duduk bersama merumuskan peta jalan (roadmap) penanganan krisis dasar tersebut.
“Tentu harapan kita bersama, sesuai dengan slogan yang diusung, Insya Allah Sulbar bisa lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Namun, di usia 22 tahun ini, masih banyak hal dan PR besar yang wajib kita benahi bersama,” ujar Amalia.
Selain sektor sosial dan kesehatan, Amalia menggarisbawahi ketimpangan infrastruktur konektivitas yang masih menjadi keluhan utama warga di pelosok daerah. Berdasarkan fakta lapangan saat agenda reses salah satunya di Kabupaten Mamuju Tengah kebutuhan jalan dan jembatan selalu mendominasi aspirasi warga.
Kondisi infrastruktur yang buruk ini berimplikasi langsung pada keselamatan jiwa. Amalia menyoroti fenomena ibu hamil yang harus ditandu belasan kilometer akibat jalan rusak yang tak tersentuh akses kendaraan di Kabupaten Mamasa.
“Infrastruktur itu skala prioritas nomor satu. Setiap kali reses, seperti di Mamuju Tengah, warga selalu menjerit soal jalan. Fenomena ibu hamil yang ditandu itu nyata dan menjadi problem kemanusiaan yang sangat mendesak,” tegas pimpinan parlemen daerah tersebut.
Amalia membeberkan akar masalah yang lambat laun menghambat akselerasi pembangunan jalan di wilayah pedalaman Sulbar, yakni regulasi pembebasan lahan yang membentur kawasan hutan lindung. Masalah kewenangan ini memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
DPRD Sulbar mendorong Pemprov Sulbar untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta agar mendapatkan diskresi atau pemutihan status lahan demi kepentingan publik.
“Akar masalah pembangunan jalan di beberapa wilayah ini kan tertahan di pembebasan lahan hutan lindung. Kita selalu minta Pemerintah Pusat melihat visi pembangunan Sulbar secara utuh. Kami berharap koordinasi antara Pemprov dan Kementerian Pertanian/LHK berjalan optimal agar proyek jalan bisa segera terealisasi ke depan,” pungkasnya.
(ad/ad)
