SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama DPRD Kabupaten Mamuju resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,03 triliun lebih.
Kepastian ini ditandai dengan penyerahan dokumen keuangan daerah dalam rapat paripurna di gedung DPRD Mamuju, Jumat 6 November 2026.
Penyerahan dokumen RAPBD 2027 tersebut dilakukan usai melalui serangkaian penyesuaian administratif dan penyempurnaan angka di tingkat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat menyikapi penyerahan dokumen RAPBD 2027 senilai Rp1,03 triliun lebih tersebut. Menurutnya, lembaganya memiliki batas waktu konstitusional yang ketat hingga 31 Desember 2026 untuk merampungkan seluruh tahapan pembahasan hingga pengesahan menjadi peraturan daerah.
“Kita kan sudah saksikan bersama hari ini pemerintah daerah menyerahkan secara resmi RAPBD 2027. Setelah ini, kami di DPRD melaksanakan Bamus membicarakan tentang tahapan pembahasannya. Karena kita memang punya waktu sampai di 31 Desember,” ujar Syamsuddin Hatta saat ditemui awak media usai rapat paripurna.
“Tadi di situ akhirnya kita tunda. Ya, jadi kita tunda tunggal tadi ini, tunggal karena belum bisa kita membuat tahapan tadi pagi karena kita belum menerima secara resmi. Nah, hari ini kita sudah terima secara resmi, maka insya Allah dengan selesainya maka kita pada Bamus,” imbuhnya, kepada Sulbaronline.com.
Lebih jauh, Syamsuddin memastikan bahwa nominal angka-angka untuk sisi pendapatan maupun belanja daerah dalam struktur APBD telah tuntas dibahas sebelumnya melalui instrumen KUA-PPAS. Oleh karena itu, fokus pembahasan selanjutnya tidak lagi melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara kolektif di tingkat makro, melainkan langsung membedah rincian teknis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Oh, itu kan sudah disampaikan. Di KUA-PPAS sudah selesai angka-angkanya. Ini dokumennya para OPD sudah terurai di OPD. Kalau kemarin angka-angka APBD itu, baik belanjanya maupun pendapatannya sudah selesai. Sekarang ini uraiannya kepada OPD-OPD. Jadi tidak berhadapan lagi para tim TAPD, tetapi berhadapan dengan masing-masing OPD,” jelas Syamsuddin.
Menanggapi tenggat waktu yang ada, politisi senior tersebut menaruh harapan besar agar seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamuju, tim TAPD, serta para kepala OPD dapat bersinergi secara maksimal. Kesiapan fisik para pemangku kebijakan di tempat tugas dinilai menjadi kunci utama agar target penyelesaian tepat waktu dapat tercapai tanpa hambatan berarti.
“Harapan saya semoga teman-teman anggota Banggar dan seluruh tim TAPD, ya para kepala OPD ada di tempat sehingga kita bisa selesaikan dengan tepat waktu,” tegasnya.
Tempat sama, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan bahwa struktur RAPBD 2027 dirancang dengan orientasi fiskal yang relatif stabil dan berpijak pada realitas kemampuan keuangan daerah saat ini.
Menurutnya, besaran anggaran tahun depan tidak mengalami lonjakan drastis dibanding tahun anggaran 2026 karena komposisi pendapatan yang bersifat terukur.
“Ya, hari ini kita melaksanakan penyerahan rancangan APBD 2027 ke legislatif ya, teman-teman anggota dewan untuk bisa segera dibahas dan bisa kita segera ke Topalu dan kita laksanakan di 2027,” kata Sutinah Suhardi usai mengikuti proses penyerahan dokumen RAPBD.
Bupati perempuan pertama di Mamuju itu mengakui bahwa tambahan fiskal pada tahun 2027 tergolong sangat kecil sehingga pemerintah kabupaten memilih untuk tidak memasang target yang muluk-muluk. Kendati demikian, fokus utama pembangunan dipastikan tetap konsisten menyasar sektor-sektor penting yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat banyak.
“Karena ini anggarannya masih tetap sama seperti kayak tahun 2026, tambahan juga sedikit sekali, ya kita tidak menargetkan yang muluk-muluk, tetap infrastruktur seperti tahun ini. Jadi, jalan atau infrastruktur yang memang belum diintervensi di tahun ini, kita intervensi di tahun depan,” paparnya.
Sutinah merinci, alokasi anggaran infrastruktur yang disiapkan untuk tahun 2027 terbilang cukup besar, yakni mencapai angka sekitar Rp80 miliar yang akan didistribusikan secara merata se-Kabupaten Mamuju.
Mengingat kawasan dalam kota dinilai sudah relatif baik dan tertata, arah kebijakan pembangunan fisik tahun depan akan digeser menyasar wilayah kecamatan-kecamatan luar kota.
“Besarannya juga cukup lumayan besar, kami menganggarkan sekitar Rp80 miliar heeh untuk infrastruktur se-Kabupaten Mamuju ya. Kita fokusnya karena dalam kota sudah agak lumayan bagus, jadi kita bergerak lagi ke kecamatan-kecamatan yang belum kita intervensi seperti itu,” jelasnya.
Sebagai contoh, pemerataan pembangunan wilayah, Sutinah menyebutkan bahwa intervensi infrastruktur jalan kabupaten di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sampaga dan Papalang saat ini hampir rampung secara menyeluruh. Sementara untuk wilayah pedalaman seperti Bonehau dan Kalumpang, ia memberikan catatan khusus bahwa poros jalan utama di wilayah tersebut berstatus sebagai kewenangan jalan provinsi.
“Ya tentu kalau sekarang kalau di kecamatan untuk jalan kabupaten ya,” ujar Sutinah.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sutinah menyebutkan bahwa target yang dipatok pada tahun 2027 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya optimis realisasi PAD hingga penghujung tahun 2026 dapat tercapai sesuai target, sembari memperhitungkan penambahan pos-pos retribusi dan penguatan fasilitas pelayanan publik.
“Target PAD kita ada meningkat sedikit ya. Pokoknya lebih tinggi dibanding tahun ini. Ya kita berharap realisasi PAD kita juga di sampai di November ini sesuai dengan ini, mudah-mudahan sampai Desember nanti bisa sesuai dengan target dan tentu target yang 2027 kita akan tambah, tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan besar pertambahannya,” terangnya.
Selain infrastruktur jalan, sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak terpisahkan dari alokasi belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Mamuju juga terus menggenjot pemenuhan sarana pendukung kebersihan dan keselamatan publik, termasuk pengadaan armada persampahan dan penambahan armada pemadam kebakaran (damkar) untuk mengantisipasi potensi darurat di perkotaan.
(ad/ad)
