SULBARONLINE.COM, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini perlahan masuk dalam pusaran penuaan penduduk (aging population). Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025, tercatat sebanyak 8,78 persen penduduk di Sulbar ini sudah masuk kategori lanjut usia (lansia). Sederhananya, kini hampir 1 dari 11 orang di Sulbar telah berusia 60 tahun ke atas.
Namun, alih-alih menikmati masa tua dengan tenang bersama anak-cucu, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya. Gelombang penuaan ini memicu alarm dini bagi ketahanan sosial dan ekonomi daerah, lantaran mayoritas lansia di sana masih harus memikul beban hidup yang berat.
BPS merekam sebuah ironi besar, 56,70 persen dari total lansia di Sulbar masih mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala rumah tangga. Beban ini kian kompleks karena 42,75 persen di antaranya terpaksa hidup dalam rumah tangga tiga generasi (three-generation family), di mana mereka harus ikut menyokong kehidupan anak sekaligus cucunya.
Pendidikan Rendah dan Jeratan Kerja Fisik di Usia Senja
Akar dari rapuhnya kemandirian finansial para lansia ini berkelindan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masa lalu. Mayoritas lansia di Sulbar tidak memiliki modal pendidikan yang cukup untuk bersaing di sektor formal.
Rapor Pendidikan Lansia di Sulbar:
- Tidak pernah sekolah: 13,68 persen
- Tidak tamat SD: 24,97 persen
- Tamat SD sederajat: 34,59 persen
- Tamat SMP sederajat: 7,41 persen
- Tamat SMA sederajat: 10,25 persen
- Tamat pendidikan tinggi: 9,10 persen
Dengan rata-rata lama sekolah yang hanya menyentuh 6,07 tahun (setara kelas 6 SD), serta Angka Melek Huruf sebesar 79,46 persen, pilihan hidup mereka menjadi sangat terbatas.
Akibatnya, sebanyak 61,27 persen lansia dipaksa tetap aktif bekerja demi dapur tetap mengepul. Sektor informal yang menguras fisik pun menjadi pelarian utama yakni, 65,73 persen lansia bekerja di sektor pertanian.
Kemudian Rata-rata waktu kerja mereka mencapai 26,38 jam per minggu, 32,93 persen bekerja dengan status berusaha sendiri, 40,21 persen berstatus pekerja keluarga/berusaha dibantu buruh tidak dibayar, mirisnya, 48,70 persen dari lansia yang masih aktif bekerja ini berstatus tidak tamat SD.
Fisik Mulai Digerogoti Penyakit
Beban kerja fisik yang berat tersebut harus dihadapi di tengah kondisi kesehatan yang kian merosot. Pertambahan usia tidak bisa berbohong, BPS mencatat 42,23 persen lansia di Sulbar mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, angka kesakitan lansia berada di level 22,27 persen. Artinya, sekitar 22 hingga 23 dari 100 lansia di Sulbar didera penyakit musiman maupun kronis yang secara nyata mengganggu dan menghentikan aktivitas mereka sehari-hari.
Aset Rumah Tinggi, tapi Tabungan Kritis
Jika menilik indikator kesejahteraan sekilas, lansia di Sulbar tampak mapan secara infrastruktur tempat tinggal. Sebanyak 98,21 persen dari mereka telah memiliki rumah sendiri, dengan 71,01 persen di antaranya menempati rumah yang masuk kategori layak huni.
Kepemilikan rumah yang tinggi ini sayangnya tidak mencerminkan inklusi keuangan yang sehat. Faktanya, hanya 35,89 persen lansia yang mengantongi tabungan di bank. Sebagian besar dari mereka tidak memegang dana segar (cash) untuk kebutuhan darurat di masa tua.
Akses Kesehatan Terjamin, Jaminan Hari Tua Minim
Satu-satunya jaring pengaman yang berjalan optimal di Sulbar adalah proteksi medis. Pemerintah daerah patut diapresiasi karena 92,15 persen lansia di wilayah ini telah mengantongi Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS).
Namun, proteksi ini tidak berbanding lurus dengan jaminan hari tua atau pensiun. Angka kepemilikan jaminan sosial formal di kalangan lansia sangat rendah, yakni hanya 13,48 persen. Kondisi ini memaksa mereka menggantungkan hidup pada bantuan sosial (bansos) stimulan dari pemerintah pusat untuk sekadar bertahan hidup, seperti Penerima BPNT/Bansos Sembako 23,67 persen, Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 22,64 persen,
Menatap Masa Depan: Lansia Bukan Beban
Rentetan data makro kependudukan yang disajikan BPS Sulbar ini semestinya menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera merumuskan formula kebijakan mitigasi. Fenomena penuaan penduduk tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai beban APBD semata.
“Menua itu pasti, sejahtera harus diupayakan,” tulis BPS Sulbar dalam rilis resminya.
Lansia sejatinya tetap memiliki peran sentral dalam menjaga struktur sosial dan mentransfer nilai budaya. Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan yang lebih berpihak, inklusif, dan peduli terhadap pemuliaan kehidupan lansia di sisa umur mereka.
(Sumber Data: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Barat No. 34/05/76/Th. XX, 5 Mei 2026)
(*/ad)
