SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk menyuarakan ketertinggalan infrastruktur di wilayahnya.
Hingga saat ini, kawasan Bonehau dan Kalumpang masih bergelut dengan keterbatasan akses jalan darat serta lemahnya konektivitas jaringan telekomunikasi.
Di hadapan Gibran, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara khusus menyoroti keterbatasan akses jalan menuju Kalumpang yang selama ini membatasi mobilitas warga setempat. Ia mengungkapkan, minimnya kapasitas anggaran daerah membuat pembangunan jalan di wilayah tersebut bergerak amat lambat.
“Pembangunan jalan hanya bisa merayap 2 hingga 3 kilometer per tahun,” kata Suhardi Duka menyoroti keterbatasan fiskal daerahnya.
Melihat beratnya tantangan topografi serta keterbatasan fiskal Sulbar, Suhardi berharap pemerintah pusat dapat memberikan intervensi anggaran yang lebih besar. Bantuan tersebut dinilai untuk mempercepat pembangunan akses jalan serta sarana prasarana pendukung lainnya. Menurut Suhardi, masyarakat di wilayah pedalaman layak mendapatkan pemerataan pembangunan atas kontribusi mereka dalam perjalanan demokrasi nasional.
Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKPS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, berharap kedatangan Wapres dapat menjadi pembuka jalan bagi penuntasan krisis sinyal di daerah terpencil.
Ridwan menyebut Kecamatan Bonehau, termasuk Desa Tamalea, hingga kini masih masuk dalam peta wilayah tanpa sinyal (blank spot) atau berpenyalur sinyal lemah di Kabupaten Mamuju.
Guna mengatasi persoalan ini, Ridwan mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Akselerasi Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta Direktur Teknis Telkomsel Pusat di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, Sulbar mendapatkan ruang untuk mengusulkan penanganan daerah blank spot untuk tahun anggaran 2027.
Sebagai langkah tindak lanjut, DKPS Sulbar kini berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjaring titik usulan prioritas. Pemkab diharapkan mengajukan tiga titik desa blank spot dengan kriteria pemukiman padat dan menyatu, telah dialiri listrik 24 jam, serta memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Sesuai arahan Gubernur, direncanakan akan dilakukan kerja sama Pemprov langsung dengan Telkomsel dalam penyediaan jaringan seluler 4G di desa blank spot dengan kapasitas teknologi yang disesuaikan kondisi lokal. Sebagai tahap awal, pilot project di beberapa titik diupayakan terealisasi pada 2027,” ujar Ridwan.
(*/an)
