SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kian agresif memotong rantai kemiskinan dan stunting di wilayahnya. Langkah ini dimatangkan lewat konsolidasi lintas sektor melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Strategi penajaman program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pelaku usaha swasta.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa kunci utama dari penyelesaian dua isu krusial ini adalah memperkuat sinergi dan komitmen intervensi secara terpadu dari hulu ke hilir.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” ujar Suhardi saat ditemui usai memimpin rapat.
Suhardi memaparkan, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Intervensi yang dilakukan diklaim berhasil menekan grafik kemiskinan sekaligus menurunkan prevalensi angka stunting di Sulbar secara signifikan.
“Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” kata dia.
Merujuk pada rapor hijau tersebut, Pemprov Sulbar memastikan program Pastipadu akan diadopsi jangka panjang dengan skala intervensi yang jauh lebih masif dan terukur pada tahun-tahun mendatang.
Guna menghindari salah sasaran, Suhardi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggunakan basis data tunggal (single data) yang akurat yang disuplai oleh BPS dan BKKBN. Akurasi data ini dinilai krusial agar alokasi anggaran dan bantuan sosial tepat menyasar keluarga prasejahtera yang membutuhkan.
“Kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” ucap Suhardi Duka.
Dalam rapat tersebut, para pimpinan OPD secara bergantian memaparkan roadmap penanganan kemiskinan, mulai dari pemenuhan gizi spesifik hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor swasta dan Baznas menyatakan komitmennya untuk menyokong pembiayaan alternatif di luar APBD demi menyukseskan program prioritas ini.
(*/ad)
