SULBARONLINE.COM, Mamuju — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) melakukan rapat bersama dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pahala Nainggolan melalui video conference , Rabu (24/3/2021).
Dari Aula Kantor Bappeda Polman, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengikuti rapat tersebut. Rapat ini membahas tentang Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai pelaksanaan Srategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di bidang komplikasi data izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit.
“Melalui kebijakan satu peta yang digagas oleh KPK maka tidak akan terjadi lagi lahan yang tumpang tindih,” kata Ali Baal Masdar.
Ia juga menyampaikan, dengan adanya satu peta tersebut, diharapkan kedepannya para investor yang akan berinvestasi lebih mudah mendapatkan sebuah gambaran lahan yang dapat dikelola di Sulbar.
“Harapan kita bagaimana yang kita rencanakan terkait keinginan Deputi KPK yaitu kebijakan Satu Peta yang berkaitan erat dengan data -data yang diinginkan, yang tentunya harus sinkron dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan harus diketahui oleh para bupati terkait. Terkait kesiapan data, juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Kominfo dalam penyiapan Satu Data Indonesia, dan tentunya harus didukung oleh OPD-OPD terkait,” tandas Ali Baal.
Kepala Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan melalui pertemuan tersebut menyampaikan, rapat tersebut dalam rangka menciptakan implementasi Satu Peta di Indonesia. Dimana tujuan utama aksi ini adalah adanya satu peta secara nasional. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi adalah salah satu upaya percepatan implementasi kebijakan satu peta.
Pahala Nainggolan menuturkan, rencana aksi ini setiap enam bulan dilaporkan kepada Presiden RI apakah rencananya aksinya maju atau tidaknya serta bagaimana perbaikannya pada izin usaha.
“Rencana aksi ini telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah sejak tiga tahun terakhir , dan progresnya sudah bagus. Kemudian, setelah itu dipilih kembali empat provinsi yang potensial dalam artian potensial menarik investor maupun sumber daya alamnya,” sambung Pahala.
Diharapkan setelah rapat terbatas bersama Gubernur Sulbar bersama jajaran, Nainggolan menginginkan Gubernur Sulbar dapat menggelar rapat tindak lanjut yang dihadiri oleh para Bupati dan para awak media sehingga tercipta transparansi data.
“Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah potensial dari beberapa daerah lainnya seperti Riau, Kalimantan Timur dan Papua,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebukan Sulbar, Abdul Waris menyampaikan, sesuai data yang telah terbagi di tiga Kabupaten yaitu Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.
“Ada empat provinsi salah satunya di Sulbar akan menjadi pilot proyek, namun dua kabupaten harus lengkap kompilasi datanya sehingga Sulbar kedepan akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia bagian Timur tentang tata kelola satu data,” kata Waris.
Disebutkan, data yang lengkap baru Kabupaten Mamuju, mulai dari izin lokasinya sudah lengkap dan peta ijin usahanya juga sudah lengkap yang akan terkoneksi, sehingga tidak ada lagi lokasi yang tumpang tindih.(Adv/Hms)
