SULBARONLINE.COM, Mamuju — Fraksi Partai Golkar DPRD Sulbar menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD Sulbar tahun anggaran 2020.
Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sulbar dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar Tahun 2020 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Senin (14/6/2021).
Melalui juru bicara partai Golkar, Taufiq Agus menegaskan bahwa Silpa tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Silpa tahun 2019 yang lalu. Silpa tahun 2020 mencapai angka Rp 103 Miliar, sementara tahun 2019 hanya Rp 97 Miliar saja.
Menurut Fraksi Partai Golkar, tingginya Silpa diakibatkan belum maksimalnya pengelolaan keuangan dan pemenfaatan program yang telah direncanakan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa kinerja Pemprov Sulbar tahun 2020 dinilai buruk.
“Semoga Silpa ini bukan karena Pemprov Sulbar tidak mampu membelanjakan uang atau programnya. Kami meminta Gubernur dan jajarannya kedepan agar lebih fokus mengalokasikan anggaran kepada program yang tertuang dalam RPJMD seperti jalan, kelistrikan, rumah layak huni dan tutupan lahan dan lain sebagainya,” tehas politisi muda asal Mamuju Tengah itu.
Taufiq Agus juga menjelaskan jika angka Silpa tinggi maka secara otomatis banyak uang daerah yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena itu, Ia mendorong agar Pemprov Sulbar lebih maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga kedepan Silpa tidak lagi signifikan.
Selain soal Silpa, fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah temuan atau rekomendasi BPK RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar.
Taufiq mendesak agar Pemprov Sulbar segera menindaklanjuti 18 temuan BPK RI tersebut.
“Atas nama Fraksi, kami menyangkan Pemprov Sulbar tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan pinjaman dana PEN, juga alfa dalam penganggaran BPJS Kesehatan, tingginya angka Stunting dan pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal,” terangnya.
Terakhir, Fraksi Golkar juga menyoroti anggran Covid-19 yang dinilai belum dikelola secara maksimal. Selain itu, Golkar juga mendesak agar BLUD RS Umum Daerah Provinsi Sulbar segera membentuk dewan pengawas (Dewas).
Rapat paripurna itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah. Turut hadir pada kesempatan itu Sekprov Sulbar Muh.Idris, para kepala OPD Pemprov Sulbar dan para anggota DPRD Sulbar. (Advetorial)
