SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar rapat verifikasi kerusakan infrastruktur di Kantor Dinas PU Sulbar, Rabu, 3 Februari 2021.
Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi 6,2 Magnitude di Sulbar.
“Ini sangat penting mengingat kita akan mengajukan kepada pemerintah pusat baik langsung kepada Presiden dan kepada Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian terkait lainnya, tapi yang terpenting juga kita harapkan ada kesatuan data, ” kata Junda Maulana, Asisten II bidang Ekbang Setda Sulbar.
Ia juga menyampaikan, dalam rapat tadi, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan instansi vertikal melaporkan kondisinya, dan nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur, mengingat peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat akan melaporkan kondisi kerusakan pascagempa ini secara komprehensif kepada pemerintah pusat.
Olehnya itu, selanjutnya usulan program nantinya bisa dilakukan oleh masing-masing Kementerian melalui masing-masing instansi terkait paling tidak kita memiliki satu data yang sama sehingga ketika instansi mengusulkan ke Kementeriannya, itu sesuai dengan data yang kita masing-masing peroleh.
” Ini penting kita sepakati, satu sampai dua hari ini masing-masing baik dari pemerintah kabupaten pemerintah instansi vertikal untuk mengkroscek data hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh kementerian PUPR agar bisa mengukur mana yang belum terdata satu sampai dua hari, kemudian kita akan menyusun laporan dan kita akan melaporkan kepada Bapak Gubernur . Insyaallah pada hari sabtu kemungkinan sudah clear, dan data sudah siap dibawa Bapak Gubernur Sulbar berangkat ke Jakarta untuk pertemuan baik dengan Presiden atau yang pejabat Kementerian terkait misalnya PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian terkait lainnya,” jelas Junda.
Rapat tersebut diikuti Kepala Bappeda, Khaeruddin Anas, Plt.Sekda Majene, Masriadi , perwakilan instansi vertikal dan OPD lingkup Pemprov Sulbar.(Adv/Hms)
