SULBARONLINE.COM, Mamuju – LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Sulbar, menggelar Diskusi Akhir Tahun, Kamis (27/12/18) di Warkop 89, Karema, Mamuju.
Kegiatan bertema “Refleksi Akhir Tahun 2018 dalam Perspektif Penguatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat” ini dihadiri 4 Narasumber seperti Sekretaris Daerah Sulbar, Dr. H. Muhammad Idris DP, Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulbar Dadal Angkoro, praktisi hukum sekaligus akademisi Sulbar Dr. Rahmat Idrus dan Ketua Pemuda Panca Marga Sulbar Andi Firman Juang Mallarangeng.
Sekretaris Daerah Sulbar, Dr. Muhammad Idris DP mengatakan, membangun Sulawesi Barat dalam perspektif pemerintahan itu selalu dari dua hal. Pertama, adalah pembangunan daerah itu dengan entitas dan dibagi dalam beberapa daerah dan wilayah.
“Seperti kita dengan jumlah 6 Kabupaten ini. Daerah yang menurut saya kecil, tapi kalau dilihat dari entitasnya lumayan menjanjikan,” kata Idris.
Kedua, menurut Idris, adalah membangun dalam Nation atau Negara Kesatuan. Jadi Pemerintahan daerah itu ada dalam Negara Kesatuan yang harus dipahami secara sistematis.
“Jadi kalau kebijakan-kebijakan pusat yang tidak dipahami oleh Kabupaten dengan semangat yang tinggi, berarti ada kegagalan Provinsi. Itulah yang saya emban saat ini, dan mungkin kita semua ada ilmu dalam pemerintahan, hanya saja konection yang diperlukan. Sehingga Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, harus mampu mengakselerasi sampai ke Kabupaten,” jelasnya.
“Makanya, saat ini saya tantang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Jangan sampai mereka semua hanya diukur dari Perjalanan Dinas semata, tetapi tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan regulasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Idris juga meminta kepada LSM dan organisasi agar ikut aktif dalam mengawasi APBD, apakah tepat sasaran atau tidak. APBD yang besar, kalau tidak terarah dengan baik, keluar dari regulasi maka hal itu akan berdampak buruk.
“Maka, LSM yang baik itu adalah LSM yang peduli pada regulasi dan aturan yang ada. Jadi kalau ada regulasi yang compang camping dan tidak dikoreksi, maka semua basisnya akan memelihara kesalahan. Jadi Governance atau pemerintahan itu memproduksi regulasi. Regulasi itu mengatur dengan baik kebijakan dan program yang berjalan. Jadi semua harus melihat regulasi mana yang tidak jalan, misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya,” tuturnya.
Mantan Kepala LAN Makassar ini berharap, peran semua elemen sangat diharapkan dalam mengawasi regulasi yang ada, utamanya bagi LSM dan Organisasi Kepemudaan.
“Sebab ujung dari setiap regulasi dan kebiajakan pemerintahan itu adalah kesejahteraan. Ekonomi ujungnya adalah kesejahteraan. Dan Sulbar yang sudah berjalan 14 Tahun ini, saya melihat ada kemajuan tapi agak lambat. Lambat karena banyak pemain tapi hampir semua tidak mengerti posisinya. Saya mengandaikan, pemerintahan ini banyak sekali pemain, tetapi semua ingin mencetak bola. Tidak ada yang mencoba untuk mengorganisir kawan-kawan seperti LSM dan kaum muda intelektual dan cerdas agar didengarkan ide dan gagasannya,” katanya.
Berikutnya, tambah Idris, bahwa pekerjaan pemerintah adalah public service, atau pelayanan publik. Kedepan hal ini harus ditata dengan baik, sebab selama ini masih sangat memprihatinkan.
“Padahal jika semakin bagus rumah sakit dan puskesmas makin berfungsi pemerintahan itu. Saat ini, ada tidak dari kalangan kawan-kawan ini membangun indeks dan data mengenai hal itu, utamanya soal pelayanan publik itu. Jika ada, setelah itu kawan-kawan bisa mengusulkan kepada OPD yang bersangkutan,” ucapnya.
Di samping itu, Idris merasa bangga karena dari hasil pertemuan di akhir tahun bersama sejumlah unsur termasuk Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulbar sudah berada di angka 6,7 atau di atas rata-rata Nasional.
“Kalau kita lihat indeks Inflasinya, juga terkendali dengan baik. Pengangguran terbuka sedikit agak bergerak maju meskipun agak lambat. Kemudian kemiskinan juga relatif menurun. Selanjutnya, sekarang ini yang penting adalah pendidikan kita. Kita masih sangat tertinggal. Sehingga kawan-kawan saya mohon untuk mengawasi pendidikan ini. Kalau mau Sulbar berubah, maka pintu pendidikan yang baik untuk memajukan daerah ini,” tutupnya.
