SULBARONLINE.COM, Mamuju — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi via zoom meeting, Kamis (20/7/23).
Rapat yang berpusat di ruang kerja Kepala Dispora Sulbar ini membahas 5 isu atau masalah utama yang harus ditangani dengan baik di Sulbar, yakni persoalan Stunting, Ekonomi Ekstrem, Anak Tidak Sekolah (ATS), Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi.
Rapat tersebut menghadirkan masing-masing penanggungjawab atau koordinator untuk 5 masalah prioritas tersebut sebagai pembicara.
Masing-masing adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai koordinator penanganan Stunting, Dinas Sosial (Dinsos) sebagai koordinator penanganan masalah ekonomi ekstrem, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai koordinator Pernikahan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebagai penanggungjawab Anak Yidak Sekolah dan Dinas Ketahan Pangan (Ketapang) sebagai koordinator pengendalian Inflasi.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, rapat koordinasi yang diselenggarakan ini merupakan upaya untuk merespon 5 masalah mendasar yang harus ditangani secara serius.
“Hari ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang pertama kali melakukan koordinasi dengan seluruh Kabupaten dengan melibatkan 5 pemateri sebagai koordinator. Yaitu Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinsos, Disdikbud dan Dinas Ketapang,” sebut Safaruddin
Menurutnya, Dispora Sulbar diberi tugas oleh Penjabat Gubernur Sulbar untuk mengurus dua Kecamatan di dua Kabupaten, yakni Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, serta Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
“Sehingga dalam rapat ini kita juga menghadirkan Dispora 6 Kabupaten se Sulbar, kemudian para Kepala Desa dan Camat di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Karossa. Karena Dispora Sulbar diberi tanggungjawab untuk dua Kecamatan di dua Kabupaten. Maka kita melibatkan seluruh Kepala Desa di dua Kecamatan itu. Ini adalah langkah awal sebagai tindaklanjut arahan dan SK Penjabat Gubernur Sulbar,” katanya.
Dalam rapat tersebut, kata Safaruddin, sejumlah peserta juga memberikan masukan, seperti pelibatan tokoh agama di pelosok saat menyampaikan dakwah dan ceramah sebagai sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat.
Selain itu, sejumlah kepala desa juga mengusulkan untuk pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar dan payung hukum untuk menangani 5 isu penting tersebut.
“Jadi ada beberapa desa yang memberikan masukan dalam rapat via zoom itu, seperti keterlibatan tokoh agama yang memberikan dakwah dan ceramah untuk penanganan isu-isu yang dimaksud. Kemudian, perlunya Perdes. Dan supaya terstruktur, memang dibutuhkan Perdes agar maksimal penanganannya. Tapi yang belum punya Perdes, tetap tidak boleh jadi halangan, karena ini masalah strategis yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” jelasnya.
Safaruddin mengaku, sebagai tindaklanjut pihaknya juga akan segera menyingkronkan data yang ada, dan teknis pelaksanaan akan dilakukan langsung ke lapangan bagaimana mengurai solusi terkait 5 hal tersebut.
“Maka yang paling utama, datanya kita kroscek by name by address. Oleh karena itu, kedepan kita akan turun ke lapangan, kita menjadwalkan di Kecamatan dan kita kumpul para Kepala Desa. Kita turun untuk mengecek sekaligus memberikan edukasi,” ungkapnya.
“Kita sudah sepakat juga untuk menetapkan waktu, dan kita sosialisasi. Tapi untuk stunting dan ekonomi ekstrem, kita akan langsung turun ke objeknya. Kita intervensi dan bantu,” tambah Safaruddin.
Jajaran Dispora Sulbar, lanjut mantan Kepala Balitbangda Sulbar ini, juga akan segera menyiapkan bahan-bahan materi untuk sosialisasinya, dan seluruh tenaga di Kantor Dispora Sulbar juga akan digerakkan bersama-sama untuk melakukan intervensi.
“Harus berkolaborasi dan diseriusi. Maka harus disiapkan secara maksimal,” tegasnya.
Tak hanya sampai di situ, menurut Safaruddin, Dispora Sulbar juga akan terus memperluas kinerja dan aksinya dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan (OKP) bentukan Kemenpora, dan Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Sulbar.
“Kita sudah beberapa kali pertemuan dan kita sepakati juga ada gerakan aksi pemuda untuk penanganan Stunting, Ekonomi Ekstrem, ATS dan Pernikahan Anak ini. Jadi semua harus terlibat,” pungkas mantan Sekretaris DPRD Sulbar itu.
