SULBARONLINE.COM, Mamuju — Salah satu dari 11 pejabat administrator lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat yang dirotasi, Jumat (6/8/21) kemarin adalah Dr. KH. Adnan Nota.
Seperti diketahui, Dr. KH. Adnan Nota yang sebelumnya merupakan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Majene dimutasi menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mamasa.
Rupanya, mutasi bagi Adnan Nota ini mendapat reaksi keras dari sejumlah aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) di Sulawesi Barat. Salah satunya reaksi ditunjukkan oleh Mahmud Subarkah.
Dirinya sangat menyayangkan keputusan penempatan Adnan Nota sebagai Kepala Kantor Kemenag di Kabupaten ujung Timur Sulawesi Barat itu. Pasalnya, Adnan Nota merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Barat.
“Meskipun ini kewenangan Pak Kakanwil Kemenag Sulbar, tapi mestinya beliau mempertimbangkan penempatannya. Mestinya tidak di Mamasa, sebab Pak Kyai Adnan adalah Ketua NU Sulbar, yang harusnya lebih banyak di pusat Ibukota Sulawesi Barat,” kata Mahmud Subarkah.
“Kalau sudah begini, itu berarti Pak Kakanwil tidak merasa sebagai orang NU, tidak memikirkan NU. Meskipun tidak ada korelasi antara jabatan di Kemenag dengan NU, tapi Kakanwil harus menyadari dan mempertimbangkan aspek ini,” tambah dia.
Karena itu, pria sapaan akrab Komeng ini, menuding Kakanwil Kemenag Sulbar sama sekali tidak merestui perkembangan kerja-kerja NU di Sulawesi Barat kedepannya.
“Kalau Pak Kakanwil merasa sebagai orang NU, tentu tidak akan mengambil langkah yang dapat merugikan Jam’iyah NU di Sulbar. Ini kan merugikan. Kyai Adnan kan serasa dilempar jauh agar kerja-kerja NU di Sulbar terkendala. Ini kan pemikiran kerdil namanya,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh mantan Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Mamuju, Ashari Rauf.
Menurut aktivis muda NU ini, kewenangan rotasi dengan menempatkan Kyai Adnan memang sesuatu hal yang lumrah.
Namun, kata alumni terinsfiratif Lemhanas Sulbar angkatan 2019 ini, harus ada pertimbangan dari berbagai aspek untuk menempatkan posisi jabatan bagi Kyai Adnan Nota yang juga Ketua PWNU Sulbar itu.
“Kan bisa ke Mamuju Tengah. Juga bisa dikembalikan ke Mamuju, Ibukota Sulbar. Kalau ada yang bilang kan sudah pernah di Mamuju, benar. Tetapi sejumlah pejabat di Kemenag juga kan seperti itu juga. Contoh Kepala Kemenag Polman, Drs. H. Imran juga kan sudah dua kali menjabat di Polman,” sebut Ashari.
Intinya, lanjut Ashari, penempatan Kyai Adnan Nota dinilai sangat tidak proporsional. Sehingga, persoalan ini akan dikomunikasikan kepada Menteri Agama RI, Gus Yaqut Cholil Quomas.
“Bagi Kyai Adnan Nota memang mutasi ini hal biasa. Tapi bagi kami kader muda NU sangat tidak sependapat, sebab ini akan menjadi kendala kita dalam mengoptimalkan kerja-kerja NU di Sulbar. Saat ini, ada banyak hal yang akan dilakukan NU Sulbar, tapi kondisinya seperti ini, sangat memprihatinkan,” jelas Ashari.
