SULBARONLINE.COM, Mamuju — Upaya percepatan transformasi digital pelayanan publik terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat. Melalui Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bapenda Sulbar memfokuskan langkah strategis pada percepatan digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui koordinasi lintas perangkat daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar.
Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap perluasan digitalisasi layanan pemerintahan, sekaligus sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Kegiatan koordinasi tersebut dipimpin oleh Koordinator Teknologi Informasi Pendapatan Bapenda Sulbar, Rosianah M. Nadir, bersama Tim SPBE Bapenda Sulbar, Ilham. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 13 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Tim SPBE Bapenda Sulbar diterima oleh Tim SPBE BPKAD Sulbar yang terdiri dari Indah Mustika Sari, Mutmainnah, Azis, dan Syahroni, serta Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten, Amir Hamzah. Koordinasi difokuskan pada penguatan integrasi sistem, sinkronisasi data, serta kesiapan teknis dalam mendukung digitalisasi pembayaran PKB agar terhubung secara efektif dengan sistem keuangan dan perizinan daerah.
Koordinator Teknologi Informasi Pendapatan Bapenda Sulbar, Rosianah M. Nadir, menjelaskan bahwa percepatan digital pembayaran PKB merupakan bagian penting dari modernisasi layanan pajak daerah yang berorientasi pada kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat.
“Digitalisasi pembayaran PKB menjadi langkah konkret untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi dengan BPKAD, kami memastikan sistem yang dibangun berjalan terintegrasi dan mendukung perluasan kanal pembayaran digital,” ungkap Rosianah.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pendapatan daerah menjadi prioritas strategis dalam menjawab tuntutan pelayanan publik di era modern.
“Bapenda Sulbar berkomitmen penuh mendukung perluasan digitalisasi pembayaran pajak daerah, termasuk PKB. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, langkah ini juga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan,” tegasnya.
Melalui koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah ini, Bapenda Sulbar berharap digitalisasi pembayaran PKB dapat segera diimplementasikan secara luas, sehingga mampu memperkuat ekosistem pelayanan pajak daerah yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
(red/red)
